Menu

PNS Dilarang Nikah Siri

Beberapa pekan lalu jagad media digemparkan berita tentang pernikahan siri Bupati Garut Aceng Fikri yang sekarang ini berujung lengser dari jabatannya. Setelah menyimak beberapa pemberitaannya, ada sesuatu yang terkesan yaitu pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar disalah satu media televise yang mengatakan “PNS itu tidak boleh nikah siri dan PNS tidak boleh kawin lagi tanpa seizin atasan “. Bupati itu kan pimpinan PNS, jika yang dibina harus punya kriteria seperti itu, yang membina minimal harus sama. Berangkat dari pemberitaan tersebut, penulis akan mencoba untuk berbagi pengetahuan dan informasi khususnya di kalangan PNS mengenai apa saja peraturan yang mengatur tentang perkawinan dan bagaimana resiko bilamana PNS melakukan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah atau nikah siri.   Berdasar dari pemberitaan Aceng Fikri tersebut, dimungkinkan memang secara jujur terjadi dikalangan PNS yang melakukan “pernikahan siri” atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah. Walaupun seperangkat aturan sudah ada secara jelas, namun penanganannya sampai saat ini masih sulit terpecahkan penyelesaianny.

Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut dengan tegas dalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pada asasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi asas monogami dalam UU Perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarahan pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit. Lebih-lebih untuk kalangan PNS, telah secara jelas diatur dalam PP 45 tahun 1990 sebagai pengganti PP 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan izin perceraian bagi PNS.

Sedangkan pasal 1 UU No. 1 /1974 menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk terlaksana dan sahnya perkawinan, maka pasal 2 ayat (1) UU. No. 1 th 1974 menyebutkan ; Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan ayat (2) disebutkan: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

            Sebagai suatu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat-akibat hukum baik bagi suami, istri maupun anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan tersebut seperti menyelesaikan harta bersama, penguasaan anak, biaya pendidikan anak bahkan termasuk kewarisan. Sehingga pernikahan dapat diartikan sebagai sesuatu yang luhur,sakral, bermakna ibadah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan yang dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjwab serta mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hal ini peraturan melakukan perkawinan di kalangan PNS sangat terkait dengan posisi dimana seorang PNS adalah unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Dalam pasal 14 PP 45 tahun 1990 sebagai pengganti PP 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan izin perceraian bagi PNS disebutkan bahwa “ PNS dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah “.

Dari beberapa penjelasan tersebut diatas telah secara jelas bahwa perkawinan siri adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan 1 UU No. 1 /1974 tentang perkawinan, atau secara jelas melanggar ketentuan PP 45 tahun 1990 sebagai pengganti PP 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan izin perceraian bagi PNS. Selanjutnya secara normative diatur dengan adanya pernikahan siri dikalangan PNS sebagaimana diatur dalam pasal 15 PP 45 tahun1990, menyebutkan bahwa PNS yang melakukan hidup bersama dengan wanita lain atau pria sebagai suami istri tanpa ikatana perkawinan yang sah, dan setelah ditegur atasannya masih terus melakukannya dijatuhi hukuman disiplin berupa “ Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS “. Sehingga jenis pelanggaran disiplin tersebut apabila seorang PNS terbukti melakukan nikah siri adalah merupakan pelanggaran disiplin berat.

Dari kacamata ilmu sosial, PNS yang telah bertindak melakukan pernikahan siri atau telah hidup bersama tanpa ikatan perkwinan yang sah, ternyata membawa implikasi serius di belakang hari. Pernikahan siri, selain melahirkan masalah sosial, juga dapat mendistorsi hak-hak gender dan kerancuan aspek kependudukan, artinya pernikahan siri telah mendistorsi kewajiban negara untuk mencatat berbagai aspek kependudukannya.  Selain itu pernikahan siri dalam kaidah agama, sehingga oleh sebagian kalangan dibolehkan jika dalam kondisi darurat. Namun kondisi darurat itu pada saat ini sudah banyak disalah artikan. Akibatnya, esensi nikah siri hanya jadi alat untuk mengelabui peraturan pemerintah, mengelabui sanksi moral, hingga yang sering terjadi dikalangan PNS ádalah menghindari izin dari istri pertama.

Lebih ironis lagi nikah siri telah dituding sebagai legalisasi dari “ kumpul kebo “. Itulah sebabnya banyak pihak yang mencoba-coba dahulu sebelum resmi menikah. Dalam hal ini, nikah siri dijadikan cara agar tidak terlibat dosa karena dikhawatirkan terjadi sesuatu akibat tinggal serumah selama proses penjajakan alias coba-coba tersebut. Oleh sebab itu, kaum wanita yang kurang berpikir panjang banyak yang tertimpa peribahasa "habis manis sepah dibuang".

Pertautan dua hati secara filosofis memang tidak harus diikat secarik buku kecil bernama akta nikah. Tapi perjalanan hidup anak manusia yang penuh dengan pasang surut membuat status nikah siri menjadi sangat riskan di belakang hari. Di sini kaum wanita bisa gigit jari dalam mendapatkan hak normatifnya. Padahal pencatatan perkawinan sangat penting, terutama untuk mendapatkan hak-hak ketika terjadi hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan. Misalnya harta warisan ketika suami meninggal atau sebaliknya. Biaya hidup atau nafkah bagi anak-anak dan harta gono-gini ketika memutuskan perkawinan atau perceraian. Semoga gambaran-gambaran sisi gelap akibat dari perkawinan siri dalam tulisan ini menjadi warning bagi kita semua baik yang PNS maupun masyarakat umum telah banyak menanggung resiko dan akibat kerugiannya. (Penulis : Lamijan, S.Sos, M.Si / Ka.Sub.Bid Pembinaan Kedisiplinan BKD Kab.Grobogan)

Add comment


Security code
Refresh

Go to top