Menu
Kunjungan Wapres di Kedung Ombo
Wakil Preside Jusuf Kalla, Jumat (5/12) melakukan kunjungan kerja di Waduk Kedungombo yang berada di Desa Rambat, Kecamatan Geyer.
Cegah ISIS, Pemkab Grobogan Rangkul Ormas
Untuk mencegah jaringan ISIS (Islamic State of Iraq Syria), Pemkab Grobogan bersama Polres, Kodim 0717, Kejari Purwodadi merangkul sejumlah ormas Islam, ponpes dan organisai lintas agama setempat.
Gelar Pameran dan Ekspo Peternakan
Ekspo yang di buka oleh Bupati Grobogan ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk hasil peternakan dan perikanan unggulan di Grobogan.
Grobogan Juara Satu Inseminator
Penobatan juara petugas Inseminator Buatan (IB) diberikan langsung oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam upacara di lapangan Simpang Lima Semarang.
Kwarcab Grobogan Juara Tiga Abdimas Se Jateng
Kwarcab 11 15 Grobogan memperoleh penghargaan peringkat tergiat tiga bidang Abdimas Humas dari Kwarda 11 Jawa Tengah yang diterima oleh Wakil Bupati Icek Baskoro,SH
Hari Pangan ke-34 dan Hari Nusantara ke-15
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menggelar peringatan Hari Pangan ke-34 dan Hari Nusantara ke-15 di Kompleks Stadion Krida Bhakti Purwodadi.
Gerakan Penanggulangan Hama Tikus
Wakil Bupati Grobogan Icek Baskoro beberapa saat lalu mencanangkan gerakan penanggulangan hama tikus secara massal di Desa Selojari, Kec. Klambu.
Beasiswa Dari PT HM Sampoerna
Sebanyak 100 siswa SMA dan sederajat di Grobogan mendapat beasiswa dari PT HM Sampoerna melalui program Putra Sampoerna Foundation (PSF).
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Sekretaris Daerah Grobogan Sugiyanto ketika membuka pembekalan aparatur kecamatan dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) belum lama ini di ruang Riptaloka, setda Grobogan.

Bupati dan Wakil Bupati Grobogan 2011-2016

Selamat Datang di Website Pemerintah Kabupaten Grobogan

Grobogan Menuju Agribisnis

pertanian-grobogan-menuju agribisnis

Pertanian lekat dengan Kabupaten Grobogan, kabupaten ini pun dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Tengah, dan sebagai tempat lahirnya varietas tanaman jenis baru.

Read more Pertanian Grobogan ...

Panen Raya Kedelai Grobogan

panen raya kedelai

Desa Crewek Kecamatan Kradenan dilaksanakan panen raya kedelai. Dari ubinan panen kedelai didapatkan produktivitas kedelai mencapai 3,3 ton per hektar dengan kadar air 24.

Read more Panen Raya Kedelai ...

a. Pendahuluan

Masa peralihan di setiap era pemerintahan selalu diiringi dengan harapan yang besar terhadap era pemerintahan yang baru datang. Sebagaimana era pemerintahan orde lama menuju era orde baru diiringi dengan harapan besar masyarakat kepada TNI dengan sosok yang mewakilinya yaitu Jenderal Suharto untuk menata pemerintahan agar lebih mapan, aman, tertib dan sejahtera dengan para meter tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat akan sandang, pangan dan papan dan didukung ketersediaan akan sarana dasar akan jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan dan energi ( listrik dan BBM ). Untuk meujudkan harapan itu jenderal Suharto bekerja keras melalui berbagai proses dan tahapan sehingga dalam kurun waktu 1967 – 1997 atau dalam kurun waktu 30 tahun telah dapat mewujudkan harapan itu.

Setelah ada titik kulminasi pada orde baru dan harapan tercapai maka muncul harapan baru yang relevan dengan era globalisasi yang diiringi dengan perkembangan informasi dan komunikasi, transparansi dan partisipasi. Maka ketika era orde baru system dan budayanya belum bisa mewadahi akan harapan globalisasi, informasi, tranparansi dan partisipasi serta keadilan maka pada tahun 1997 mulai muncul kekuatan baru ( yang disebut orang reformis ) untuk mengeser kekuasaan yang ada agar bisa mewadahi harapan baru itu. Namun sayangnya proses peralihan dari era orde baru dan orde reformasi disertai terjadinya konflik yang dahsyat dengan meninggalkan luka yang dalam yaitu krisis multi dimensi padahal seandainya melalui proses transisi yang bijak maka tidak perlu meninggalkan luka yang dalam. Kemudian akan jadi pertanyaan apakah orde reformasi akan mampu mewujudkan harapan masyarakat itu ataukah era reformasi hanya memberikan harapan semu ?

Pertanyaan ini akan dapat dijawab apabila kita bisa memahami, membentuk dan menerapkan system pemerintahan yang tepat dengan di dukung prilaku aparat pemerintahan yang kompatibel. Apabila sistem yang dibuat tidak dipahami dan tidak diterapkan dengan tepat sementara itu prilaku aparat pemerintahan tidak sesuai dengan jiwa dan semangat refomasi maka sanagat besar kemungkinannya orde reformasi tidak akan dapat mewujudkan harpan masyarakat itu bahakan lebih tragis lagi nasib para reformis itu ( pengakuan mereka ) akan berakhir lebih tragis lagi dari nasib para petinggi Orde Baru.

b. Harapan pada era reformasi

Adapun pemahaman akan tuntutan orde reformasi itu tidaklah sama dengan tuntutan orde baru dimana setelah kebutuhan dasar warga secara umum terpenuhi maka akan muncul tuntutan akan aktualisasi diri dalam bentuk sebagai berikut :

  1. Keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan seiring dengan meningkatnya keingintahuan, pengetahuan dan pengalaman serta kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.
  2. Peningkatan partisipasi / peran masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan.
  3. Penegakan hukum sebagai wujud adanya keadilan dan kesamaan hak warga Negara di depan hukum.
  4. Keadilan dalam kesejahteraan sebagai tuntutan manusiawi sehingga warga masyarakat dapat memiliki harkat dan martabat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  5. Profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan dengan penerapan good government.

Kelima butir tersebut dapat dirangkum sebagai “ equality “ yakni kesamaan perlakuan atau diperlakukan secara adil. Sebagai manusia sesuai harkat dan martabat manusia ciptaan Allah yang dimana manusia merasa mulia tidak mau dihinakan, ditindas, ditipu dan direndahkan. Tuntutan ini sebenarnya merupakan “ fitroh “ yang dalam agama apapun hal ini telah ditegaskan “ bahwa di depan Tuhan kita ini sama yang membedakan adalah hatinya / ketaqwaannya “. Apabila terminologi ini kita masukan dalam ketata negaraan maka berbunyi “ di depan Negara dan hukum semua warga Negara memiliki hak, kewajiban dan perlakukan yang sama “.

Maka untuk memperluas wawasan kita dan meningkatkan pemahaman kita apakah harapan fitroh manusia Indonesia itu akan dapat diwujudkan oleh pemerintahan era reformasi ataukah hanya akan menjadi harapan semu, maka diperlukan sebuah kajian yang jujur dan cermat. Untuk hal ini apabila kita melihat fenomena berikut ini mungkin kita agak prihatin dan merasa harapan pada era reformasi ini bisa hanya akan menjadi harapan semua.

  1. Keterbukaan : berbagai fenomena social dan pemerintahan dengan dukungan tekhnologi informasi telah dapat diketahui dan dapat diakses oleh semua pihak. Bahkan pemerintah telah menerbitakan UU Keterbukaan Informasi Publik. Dengan melihat hal ini maka reformasi telah memenuhi harapan akan keterbukaan informasi namun nampaknya ada kejanggalan dimana informasi yang bergerak bebas banyak menimbulkan efek negative seperti berita yang beredar terkadang menjadi alat provokasi yang menimbulkan efek konflik vertical maupun horisontal. Yang paling mencengagkan adalah informasi transaksi politik, transaksi menjadi pegawai, transaksi untuk menduduki jabatan di pemerintahan bahkan transaksi untuk penyelesaian kasus hukum begitu terbuka tidak malu-malu bahkan seakan bangga akan kewenangan yang dimiliki dan kesewenang-wenangan yang dilakukannya. Di sisi lain informasi dan data yang menyesatkan bebas berkeliaran di mana mana seperti data pornografi dan penyebaran budaya yang tidak sesuai dengan budaya ketimuran .  
  2. Peningkatan partisipasi / peran masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan : era reformasi telah membuka akses yang luas bagi masyarakat untuk mengusulkan sesuatu, untuk ikut serta dalam aktifitas pemerintahan dan untuk ikut serta mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Bila melihat ini sudah tentu secara sepintas era reformasi telah memberikan ruang bagi public, namun bila kita melihat lebih cermat dan mendalam akan dijumpai fenomena janggal seperti : perencanaan usulan anggaran seperti milik public namun karena usulan itu dibahas di ruang tertutup akhirnya usulan yang masuk harus ada yang membawa ke dalam ruang itu dan hal ini menjadi transaksi menarik sebagaimana kasus di Badan Anggaran DPR yang muncul heboh dipermukaan. Memang masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan namun berapa banyak campur tangan pihak diluar eksekutif yang mengintervensi eksekutif sehingga eksekutif terbelenggu dan semakin banyak orang yang ikut “ cari makan “ dari proses pelaksanaan program pemerintah terutama melalu proyek proyek tertentu. Lebih parah lagi seakan siapaun bisa terlibat di posisi pemerintahan tanpa melihat kompetensinya. Dalam hal pengawasan seakan semua orang bisa mengawasi bahkan tanpa kutip semakin banyak yang mengatasanaman kelompok atau organisasi tertentu mengawasi jalannya pemerintahan dengan tujuan tertentu pula.
  3. Penegakan hukum sebagai wujud adanya keadilan dan kesamaan hak warga Negara di depan hukum : memang hukum semakin ramai dibicarakan bahkan aturan hukum semakin banyak ditetapkan sampai dengan ramainya payung hukum tentang pornografi dan belum ada yang terpidana karenanya. Sementara itu apakah setelah banyak koruptor yang tertangkap itu berarti hukum semakin tegak atau karena hukum tidak bisa menimbulkan kesadaran untuk menghormati hukum. Namun anehnya aturan datang silih berganti aturan satu dibuat lalu dibatalkan MK aturan satu belum berjalan efektif sudah muncul aturan baru yang merefisinya. Samapai sampai era ini kita bisa pesan aturan dan catatan tertentu.
  4. Keadilan dalam kesejahteraan sebagai tuntutan manusiawi sehingga warga masyarakat dapat memiliki harkat dan martabat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus dikui bahwa semenjak reformasi dinamikasi ekonomi global menyeruak ke berbagai negara investasi seiring jalannya agenda “ titipan IMF “ tentang good governance dan reformasi ekonomi telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata – rata diatas 6 ,5 % dan semakin banyak orang membeli kendaraan dan property meskipun “ kredit “ dan semakin orang konsumtif sehingga sumber daya yang ada dialam “ diperkosa dan dirampok “ seperti halnya sumber daya hutan. Memang semakin banyak program subsidi untuk rakyat baik Jamkesmas, Raskin, BlT, PNPM. Memang biaya pendidikan “ katanya disubsidi dan bahkan digratiskan “ namun nyatanya pendidikan semakin mahal biayanya dengan berbagai alasan seperti kelas khusus atau RSBI.
  5. Profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan dengan penerapan good goverment. Agenda ini benar-benar ditunggu masyarakat dimana dengan target utama untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan menekan praktek Koruspi Kolusi dan Nepotisme. Pantas disyukuri pelayanan di berbagai pemda dengan penerapan IT semakin cepat mudah dan murah seperti KTP dan KK namun masih banyak layanan masyarakat yang di institusi tertentu yang masih mahal dan sulit untuk dirubah karena kuatnya institusi tersebut. Untuk layanan energy dan informasi serta infrastruktur semakin berkualitas, adapun yang masih menjadi pertanyaan besar bagaimana dengan pemberantasan Korupsi ? sedemikian daruratnya maka dibentuk Komisi khusus untuk pemberantasan korupsi. Namun ibarat pepatah “ mati satu tumbuh seribu “ dimana pelaku koruptor masih banyak yang beraksi secara terang-terangan , samar – samar maupun sembunyi sembunyi.

Ada apa dengan indonesiaku ini negeri timur dengan jumlah warga muslim terbesar di dunia, jumlah haji terbesar di dunia yang katanya mengedepankan tepo sliro dan ewuh pakewuh namun Indeks Persepsi korupsi ada diurutan ke 130 dan indeks pembangunan manusia hanya diurutan 111, jauh dibawah negeri yang tidak mengenal tuhan dan tidak terlalu memperdulikan ewuh pakewuh dan negeri yang menganut individualisme bukan tepo sliro.

Pertanyaan selanjutnya mengapa terjadi anomali dimana keadaan samar samar seakan akan era reformasi “ menurut para pejabat “ telah mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat dengan adanya konsep dan regulasi dalam reformasi di pemerintahan namun banyak kejadian yang tidak sama seperti pidato para pengaku refomis. Sebagaimana kupasan TV- One dalam Indonesia Lowyer Club banyak pakar menyatakan bahwa yang salah adalah sistemnya namun ada pula yang menyampaikan kesalahan pada budaya atau prilaku para pelaksana pemerintahan sementara ada pula yang menyatakan dengan gampang dan tanpa berbelit belit ngak usah bicara banyak aturan atau system jadilah manusia yang jujur apa adanya bila salah mengaku salah dan terima akibat dari perbuatannya, dan alangkah baiknya seandainya mucul tokoh atau pejabat “ tidak merasa bisa tapi bisa merasa ‘ dimana titik ekstrimnya mengharapkan tokoh dongeng “ Satria Piningit “ muncul membuka kejenuhan ini.

Terjadinya anomali pemerintahan ini bila dicermati bukan karena sistim pemerintahannya. Hal ini terbukti ada negara yang memakai system pemerintahan monarki juga makmur dan maju, ada pula yang memakai system pemerintahan parlementer juga makmur dan maju dan adapula yang memakai system pemerintahan presidensiil juga makmur dan maju. Demikian pula sebaliknya. Sehingga kesimpulannya penyebab permasalahan belum cepat tercapainya reformasi bukan karena semata mata system pemerintahannya. Berikut contoh sistim pemerintahan dengan IPM dan IPK sebagai pembanding :

Perbandingan IPM , IPK dan Sistem pemerintahan antar negara.

No

IPM

IPK

IPM

Sistem Pemerintahan

Indek

Rangking

Rangking

Indeks

1

FINLANDIA

9.6

1/163

12

0.959

Parlementer

2

SINGAPURA

9.4

5/163

23

0.944

Parlementer

3

NURWEGIA

8.8

8/163

1

0.971

Parlementer

4

AUSTRALIA

8.7

9/163

2

0.970

Parlementer

5

INGGRIS

8.6

11/163

21

0.947

Monarki Parlementer

6

UEA

8.6

11/163

35

0.903

Monarki

7

HONGKONG

8.3

15/163

24

0.944

Parlementer

8

JEPANG

7.6

17/163

10

0.960

Monarki Parlementer

9

AMERIKA

7.3

20/163

13

0.956

Presidensiil

10

KOREA SEL

5.1

42/163

26

0.937

Parlementer

11

MALAYSIA

5.0

44/163

66

0.829

Parlementer

12

ARAB SAUDI

3.3

70/163

59

0.843

Monarki

13

RRC

3.3

70/163

92

0.772

Presidensiil

14

MESIR

3.3

70/163

123

0.703

Parlementer

15

INDIA

3.3

70/163

134

0.612

Parlementer

16

IRAN

2.7

105/163

88

0.782

Presidensiil

17

FILIPINA

2.5

121/163

105

0.751

Parlementer

18

INDONESIA

2.4

130/163

111

0.734

Presidensiil

19

THAILAND

3.6

63/163

87

0.783

Parlementer

Kondisi IPM tahun 2009

 

c. Sistem pemerintahan dan budaya aparat pemerintahan menuju terwujudnya harapan.

Di setiap negara memiliki system pemerintahan dan budaya aparat pemerintahan yang berbeda – beda sangat tergantung akan waktu, kondisi dan latar belakang negara itu. Setiap negara menganut sistem pemerintahan yang berbeda- beda. Walaupun secara teori, sistem pemerintahan dibedakan menjadi sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan monarki. namun pada kenyataannya setiap negara pasti melakukan berbagai macam penyesuaian demi kelancaran pelaksanaan sistem pemerintahan tersebut. Tidak jarang juga terdapat suatu negara yang melaksanakan sistem pemerintahan yang merupakan gabungan atau kombinasi lebih dari satu jenis sistem pemerintahan.Berikut ini beberapa contoh penerapan system pemerintahan di berbagai negara.

Secara teori, berdasarkan UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil. Namun dalam prakteknya banyak bagian-bagian dari sistem pemerintahan parlementer yang masuk ke dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sehingga secara singkat bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang berjalan di Indonesia adalah sistem pemerintahan yang merupakan gabungan atau perpaduan antara sistem pemerintahan presidensiil dengan sistem pemerintahan parlementer.

Apalagi bila dirunut dari sejarahnya, Indonesia mengalami beberapa kali perubahan sistem pemerintahan. Indonesia pernah menganut sistem kabinet parlementer pada tahun 1945 - 1949. kemudian pada rentang waktu tahun 1949 - 1950, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer yang semu. Pada tahun 1950 - 1959, Indonesia masih menganut sistem pemerintahan parlementer dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Sedangkan pada tahun 1959 - 1966, Indonesia menganut sistem pemerintahan secara demokrasi terpimpin.

Perubahan dalam sistem pemerintahan tidak hanya berhenti sampai disitu saja. Karena terjadi perbedaan pelaksanaan sistem pemerintahan menurut UUD 1945 sebelum UUD 1945 diamandemen  dan setelah terjadi amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 - 2002. Berikut ini adalah perbedaan sistem pemerintahan sebelum terjadi amandemen dan setelah terjadi amandemen pada UUD 1945 :

Sebelum terjadi amandemen :

Setelah terjadi amandemen :

  • MPR menerima kekuasaan tertinggi dari rakyat
  • Presiden sebagai kepala penyelenggara pemerintahan
  • DPR berperan sebagai pembuat Undang - Undang
  • BPK berperan sebagai badan pengaudit keuangan
  • DPA berfungsi sebagai pemberi saran/pertimbangan kepada presiden / pemerintahan
  • MA berperan sebagai lembaga pengadilan dan penguki aturan yang diterbitkan pemerintah.
  • Kekuasaan legislatif lebih dominan
  • Presiden tidak dapat membubarkan DPR
  • Rakyat memilih secara langsung presiden dan wakil presiden termasuk juga memilih Kepala Daerah secara langsung.
  • MPR tidak berperan sebagai lembaga tertinggi lagi
  • Anggota MPR terdiri dari seluruh anggota DPR ditambah anggota DPD yang dipilih secar langsung oleh rakyat.

Upaya merubah system pemerintahan di negeri ini ternyata tidak begitu saja membuat perubahan terhadap kualitas bangsa ini. Memang merubah system pemerintahan lebih mudah dari pada merubah prilaku pemerintahan. Apabila system pemerintahan di rubah namun prilaku aparat pemerintahan tidak berubah maka tak ubahnya seperti hanya berganti baju saja. Merubahan prilaku aparat pemerintahan adalah persoalan mendasar namun kurang mendapatkan perhatian khusus. Merubah prilaku aparat pemerintahan memerlukan strategi khusus dengan waktu yang cukup lama dengan melibatkan banyak orang, berbeda halnya dengan merubah system pemerintahan hanya memerlukan keterlibatan para petinggi negara dengan waktu negosisasi yang bisa lama atau sebentar tergantung prosesnya.

Ketika politik menjadi panglima di negeri ini dimana kekuatan politik dengan puncaknya mampu membuat scenario mengamademen UUD RI yang telah dibuat dengan seksama oleh para pendiri negeri ini ( dimana beliau para pendiri negeri ini adalah tokoh tauladan bekerja tanpa pamrih ), dapat mengembalikan arah pemerintahan ke jalan yang benar dengan cara merubah arah yang di tentukan oleh para pendiri negeri ini melalui amandemen UUD 1945 ? ini adalah kekhilafan besar kita sebab kita sibuk merubah system pemerintahan namun tidak sibuk meribah prilaku aparat pemerintahan. Padahal keruntuhan Orde baru disoroti karena Prilaku aparat pemerintahan yang dianggap berbau KKN dan bercorak otoriter / angkuh dan mengarah ke rezim sehingga kebebasan warga negara dibatasi. Namun apakah orde reformasi ini para tokohnya lebih bersih dari tokoh orde sebelumnya dan tidak lebih arogan dan otoriter dari orde sebelumnya ?

Selama ini para petinggi negara sudah berusaha merubah system pemerintahan seperti halnya merubah proses pemilihan kepala daerah secara langsung yang tanpa disadari akhirnya menimbulkan dampak negative yang tidak sedikit. dalam merubah perilaku aparat pemerintahan dan prilaku bangsa ini, pemerintah setidaknya telah menerbitkan peraturan tentang etika birokrasi pemerintahan dalam hal Kedisiplinan, pelayanan public, netralitas birokrasi, profesionalisme dan pencegahan praktek KKN, sementara untuk merubah prilaku bangsa ini Pemerintah telah menerbitkan agenda tentang Pendidikan karakter.

Apakah ada perbaikan prilaku ( bekerja dengan memakai etika ) aparat pemerintahan di era reformasi ? apakah aparatur era reformasi semakin bersih dari KKN ? apakah kemampuan aparatur ear reformasi semakin baik ? apakah aparatur era reformasi lebih berwibawa dan disegani dari pada aparatur orde baru ? apakah masyarakat semakin terlibat positif dan aktif serta nyata dalam mendukung program kerja pemerintahah ? kelima indicator ini dalam penilaiannya akan berbeda – beda di setiap instansi dan pada setiap personil yang ada. Prilaku aparat di unit eksekutif akan berbeda dengan prilaku di unit legeslatif maupun yudikatif. Untuk sementara ini di unit eksekutif sudah banyak perubahan terutama di unit pelayanan namun untuk di unit legeslatif dan yudikatif masyarakat masih belum akrab.

Upaya untuk mensiapkan aparat yang baik hati yang rohmatan lil’alamin telah dilakukan, upaya formal seperti penegasan tentang etika birokrasi maupun upaya informal seperti himbauan pimpinan untuk bekerja dengan sepenuh hati melayanai masyarakat, atau seperti di kesatuan kepolisian ada Pin “ Anti Kekerasan, Anti Korupsi dan Simpatik “. Nampaknya tidak secara otomatis apabila ada surat atau aturan agar pegawai disiplin dan menghindari tindakan KKN maka pegawai jadi disiplin dan bersih berwibawa demikian pula bila ada himbauan atau ceramah dari pimpinan atau tokoh masyarakat maka aparat langsung menjadi disiplin dan bersih berwibawa bekerja dengan tulus hati. Bila demikian terus harus bagaimana agar para aparatur pemerintahan menjadi pribadi yang baik hati yang mampu menjadi aparat yang amanah dan melayani masyarakat dengan tulus hati ?

Masalah prilaku adalah masalah tabiat hati sementara itu hati adalah sebuah misteri besar sehingga tidak semua orang bisa memperbaiki hati. Apabila hati para pegawai baik maka prilakunya akan baik. Bila prilaku pegawai baik maka pemerintahan akan baik. Sedemikian peliknya masalah hati ini maka Tuhanpun harus turun tangan langsung dengan mengutus manusia pilihan untuk memperbaiki akhlaq / prilaku manusia yakni “ Nabi “. Bila Nabi telah tiada di bumi fisik ini terus siapakah yang akan memperbaikai prilaku pegawai ? apakah atasan pegawai yang suka ….. akan bisa memperbaiki prilaku pegawai ? mungkin apa perlu menghadirkan haji dan kiyai untuk penyadaran pegawai atau harus bagaimana sebab sebenarnya benar dan salah kita semua sudah mengerti lalu apa lagi ? akankan hidayah akan datang guna menyadarkan diri aparatur akan kekurangan dirinya atau Tuhan akan mengirimkan utusannya yang tersebunyi untuk menyadarkan diri para pegawai ini. Allahu’alam.

“ Yang pasti tidaklah mungkin harapan reformasi akan terpenuhi bila para aparatur negeri ini tidak memperbaiki diri “

Oleh : Yunus Suryawan,S.STP, M.Si

Go to top