Menu

Dana Pembangunan Jalan di Grobogan

Butuh Rp12 triliun untuk menghilangkan pandangan miring masyarakat mengenai kondisi jalan di Kabupaten Grobogan. Dibanding dengan daerah lain yang berkondisi alam dan geografis sama, keadaan jalan di Grobogan masih tertinggal jauh.

Grobogan merupakan daerah kering dan tandus. Luas wilayah sekitar 197.586 hektare, dengan sebagian besar tanah labil. Jika hujan, tanah berlumpur atau lembek. Saat kemarau tanah pecah-pecah, nela. Akibatnya, pembangunan infrastruktur di daerah ini sangat membutuhkan pemikiran dan biaya tinggi.

Lihat saja kondisi jalan. Dari 883 kilometer jalan kabupaten, hampir 65 persen atau 573 kilometer amat memperhatikan. Tidak hanya itu, dari 403,1 kilometer jalan yang dikelola Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, tak sedikit yang masuk katagori parah. Jalan tak sebatas rusak karena aspal mengelupas, tetapi juga banyak yang berlubang. Bahkan tak sedikit yang berpotensi memerosokkan pengendara. Predikat sebagai daerah yang punya “jalan goyang” memang disandang Grobogan sejak dahulu kala.

 

Kontruksi Beton

Pemerintah kabupaten kewalahan memperbaiki jalan karena keterbatasan anggaran setiap tahun. Tahun ini, pemerintah melalui Dinas Bina Marga hanya mampu menganggarkan sekitar Rp50 miliar. Apabila dana itu dikonveresikan dengan pembiayaan 60 persen sisa jarak jalan kabupaten yang rusak, pembangunan jalan tahun ini hanya bisa mencapai sekitar 4 persen.

“Apabila dana itu untuk memperbaiki jalan berkontruksi beton bertulang, dengan biaya jalan beton setiap kilometer sekitar Rp2,5 miliar, maka pembangunan jalan tahun ini hanya bisa 20 kilometer. Jadi sisa jalan rusak di daerah masih 553 kilometer,” ujar kepala Dinas Bina Marga Grobogan, Ir H Nurwanto MM.

Dia mengemukakan untuk memperbaiki jalan di Grobogan memerlukan biaya sangat besar. Sebab, kondisi dan tanah-tanah di Grobogan cukup labil dan bergerak. Perbaikan jalan harus menggunakan kontruksi beton. Jika ingin kondisi ruas jalan baik, paling tidak membutuhkan waktu sekitar 12 tahun dengan anggaran setiap tahun minimal Rp100 miliyar. Jadi totalnya membutuhkan Rp 12 triliun.

“Masalahnya, Kalau ingin langsung membangun semua dalam satu waktu, dari mana anggaran tersebut berasal? Pendapatan Asli Daerah Grobogan hanya antara Rp70 miliar dan Rp80 miliar setiap tahun. Menunggu bantuan dari pusat atau provinsi untuk anggaran sebanyak itu jelas seperti berharap bulan jatuh ke pelukan,” ujar Ketua LPPNRI Grobogan M Taslim Hadi.

Karena saking kewalahan dalam memperbaiki jalan, Pemerintah Kabupaten ingin melepas jalan lingkar Purwodadi sejauh sekitar 4 kilometer antara pertigaan Putat dan Getasrejo arah ke Blora/Pati/Kudus untuk ditukar guling dengan jalan milik Pemerintah Provinsi di dalam kota Purwodadi. Jalan yang menjadi tanggung jawab Bina Marga Jawa Tengah itu adalah ruas jalan Ahmad Yani dari perempatan Kencana sampai tugu batas kota arah ke Semarang, Jalan R Suprapto, Diponegoro, hingga tugu batas kota arah ke Solo, dan Jalan Sudirman dari Kantor BPD Jawa Tengah Cabang Purwodadi, hingga pertigaan Getasrejo.

“Meski hanya sekitar 4 kilometer, anggaran yang dibutuhkan tidak sedikit. Sebab, kontruksi dasar jalan kurang kuat. Apalagi di sisi kanan kiri jalan tidak ada penahan atau talud, sehingga kontruksi jalan mudah bergerak. Tahun ini Pemerintah Kabupaten Grobogan hanya mampu menganggarkan sekitar Rp300 juta. Itu hanya bisa untuk memperbaiki sekitar 700 meter dengan kontruksi beton bertulang,” kata Wakil Bupati H Icek Baskoro SH.

 

Pengaruh Investasi

Dengan kondisi jalan seperti sekarang ini, daerah terluas di Jawa Tengah setelah Cilacap itu sulit menarik calon investor. Hingga saat ini baru ada investor berskala kecil yang menanamkan modal di daerah itu. Antara lain pabrik sarung tangan, makanan ternak, dan pengeringan jagung. Investor berskala besar saat ini baru PT Semen Grobogan yang menanamkan modal sekitar Rp3,5 triliun. Itu pun sudah dirintis sejak belasan tahun lalu dan tahun ini rencana baru mulai pembangunan pabrik.

Dengan wilayah sangat luas disertai jarak jalan cukup panjang, apalagi kondisi tanah labil, tak pelak Pemerintah Kabupaten saat ini menerapkan skala prioris untuk pembangunan jalan dengan model beton bertulang. Pemerataan pembangunan jalan dengan kecukupan dana hanya berupa pengaspalan atau makadam tetap menjadi fokus perhatian pasangan Bupati H Bambang Pudjiono SH dan Wakil Bupati H Icek Baskoro SH. Namun ada beberapa titik ruas jalan yang dibeton sebagai bentuk skala prioritas.

“Tak hanya jalan kabupaten. Di Grobogan kondisi jalan provinsi pun cukup memprihatinkan. Kita bisa lihat kondisi jalan Purwodadi-Blora, Purwodadi-Cepu, Purwodadi-Kudus, atau Purwodadi-Semarang. Hampir bisa dikatakan kondisinya serupa dengan jalan kabupaten yang menghubungkan antar kecamatan. Masyarakat atau siapa pun yang melihat kondisi ini harus berfikir obyektif bahwa memang masalah jalan sangat krusial dan perlu kita pikirkan besama,” ujar DPRD Gobogan Amin Rois Abdul Ghoni.

 

Sumber : Suara Merdeka, Minggu, 18 Maret 2012.

 

 

Add comment


Security code
Refresh

Go to top