Menu

Undang-Undang KIP Sebagai Wujud Transparansi dan Partisipasi Publik

sosialisasi-UU-KIPSebagai wujud reformasi penyelenggaraan pemerintahan yang demokrasi, publik sekarang ini tidak sekedar sebagai obyek dari beragam kebijakan dan pembangunan oleh Pemerintah, melainkan bisa berperan sebagai subyek di dalamnya. Karena itu untuk memenuhi tuntutan  dari transparansi dan partisipasi publik, maka lahirlah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Keberadaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini, salah satu tujuannya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum, serta melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, dimana antara pemohon informasi dengan badan publik selaku penyedia informasi, masih banyak terjadi sengketa informasi di dalamnya, maka berdasarkan hal tersebut, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada kamis (26/4) mengadakan acara Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di Gedung Riptaloka, Purwodadi.    

Sosialisasi yang dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Sugiyanto, SH, MM, menghadirkan beberapa narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, juga diikuti oleh para peserta dari Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) di seluruh lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, pembantu PPID, dan dari BUMD Kabupaten Grobogan.

Pemerintah Grobogan dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP telah menetapkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Grobogan dan Keputusan Bupati Grobogan Tahun Nomor 489/922/2011 tentang Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

“Dalam Keputusan Bupati tersebut kami menunjuk Asisten Pemerintah Sekda untuk menjabat sebagai PPID dan seluruh Sekretaris atau Kasubag Tata Usaha sebagai PPID pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan,” ujar Sekda dalam sambutannya.

Terkait dengan sengketa yang bisa terjadi dalam antara badan publik dan pemohon informasi, Komisi Informasi memiliki fungsi salah satunya adalah menyelesaikan sengketa informasi publik tersebut melalui mediasi dan atau ajudikasi. Penyelesaian sengketa informasi publik sendiri melalui Komisi Informasi dapat ditempuh jika pemohon tidak puas tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID, atau pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

Bona Ventura Sulistiana, SH, MH, selaku narasumber dari Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan Komisi Informasi selaku mediator. Sedangkan menurut Achmad Labib, SE, MM, komisioner Bidang Keuangan dan Anggaran Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, penyelesaian sengketa melalui ajudikasi dapat dilakukan dengan salah satunya alasan bahwa pemohon informasi publik telah menempuh upaya penyelesaian melalui mediasi, namun gagal dalam prosesnya, atau salah satu pihak menarik diri dari proses mediasi tersebut.

Adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 telah jelas mengatur bahwa segala informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan badan public, wajib untuk dibuka kepada masyarakat, baik diminta ataupun tidak, karena jika ada badan public yang membangkang akan ketentuan tersebut akan mendapatkan sanksi yang tegas. Bukan saja kurungan, tapi juga berupa denda.

Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai salah satu badan publik mempunyai komitmen untuk menjalankan dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan Undang KIP dengan sebaik-baiknya, dan dapat menjamin masyarakat untuk mendapatkan informasi sesuai dengan haknya. (UJ)



Add comment


Security code
Refresh

Go to top