Menu

Inventarisasi Untuk Perlindungan Lahan Pertanian

Inventarisasi-Lahan-2Banyaknya lahan pertanian dan persawahan dari tahun ke tahun mulai berkurang di Kabupaten Grobogan, perlu diberikan perda untuk melindunginya. Salah satunya dengan melakukan inventarisasi melindunginya.

Sementara Pemkab Grobogan meski dikenal daerah pertanian, tetapi masih kekurangan 8.020,89 hektar untuk memenuhi alokasi perlindungan lahan pertanian yang ditetapkan Pemprov Jateng dalam Perda Ruang Tata Ruang Wilayah (RTRW) seluas 71.948,89 hektar.

”Berdasarkan data BPS, lahan pertanian di Grobogan hanya ada 63.928,3 hektar. Jika target Pemprov Jateng seluas 71.948,89 hektar, Grobogan masih kekurangan 8.020,89 hektar,” kata Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dispertan TPH) Grobogan Ir. Edhe Sudaryanto, MM, usai mengikuti rapat dengan Puslitdesbangda LPPM UNS di Aula Kantor Dispertan dan TPH Grobogan, beberapa waktu lalu.

Untuk bisa memenuhi kebutuhan itu, kata Edhi Dispertan TPH melakukan kerjasama dengan Puslitdesbangda LPPM UNS Surakarta. Dari hasil kajian akademis itu nanti akan jadikan dasar untuk pengajuan Raperda tentang LP2B Kabupaten Grobogan.

Dalam memenuhi kekurangan tersebut, pihaknya bisa melakukanya dari target LP2B seluas 71.948,89 hektar. Antara lain dengan memanfaatkan lahan kering (kurang produktif) yang ada di daerah itu, dan mendata ulang lahan pertanian di masing-masing kecamatan.

”Pendataan atau pencocokan ulang yang dilakukan oleh masing-masing Kepala UPTD Pertanian di 19 kecamatan tidak menutup kemungkinan ditemukan selisih lebih. Pasalnya, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan riil di lapangan  tidak sama. Hal itu karena data BPS dan BPN didasarkan pendataan yang dilakukan satu atau dua tahun lalu. Sedangkan data riil dari Kepala UPTD Dinas Pertanian merupakan data terbaru,” papar Edhie.

Edhi memberikan contoh di Kecamatan Godong. Berdasarkan data BPS luas lahan pertanian ada 6.540 hektar. Padahal riil di lapangan ada 7.326,55 hektar. Namun juga ada kecamatan yang data BPS lebih tinggi dibanding data riil di lapangan.

Sementara itu, Dr. Ir. Sutopo Msi. MSi dari Puslitdesbangda LPPM UNS, mengatakan, kajian yang ia lakukan untuk menetapkan LP2B di Grobogan salah satunya akan menggunakan data riil di lapangan, dibanding data dari BPS atau BPN.

”Data yang diperoleh nantinya dijadikan landasan untuk jadikan Perda. Setelah Perda jadi maka tanah ini bisa terlindungi dan tidak mudah dicaplok oleh industri,” kata dia.

Pendataan yang dilapangan, lanjut dia akan melibatkan dari pihak desa dan masyarakat pemilik lahan. Hal ini, disebabkan mereka yang tahu persis lokasi untuk pertanian dan persawaha.

”Saat ini, kami masih prihatin dengan berkurangya tanah pertanian menjadi indutri. Dari data kami setiap tahun ada 15,35 hektar tanah lahan pertanian menjadi non pertanian dan alih fungsi lahan sawah non pertanian menjadi indutri rata-rata 12,45 hektar pertahun,” terangnya. ( nir )

 

 

Add comment


Security code
Refresh

Go to top