Melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor: 60/Permentan/OT.140/9/2012 dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 60 Tahun 2012, pemerintah melakukan pengaturan impor terhadap 13 jenis produk hortikultura, yaitu enam jenis buah-buahan (durian, nanas, melon, pisang, mangga, dan pepaya), 4 jenis sayuran (kentang, cabai, kubis, dan wortel) dan tiga jenis bunga (krisan, anggrek, dan hellinica). Dengan ini pemerintah memberlakukan pengaturan impor produk hotikultura sebagai upaya untuk membangkitkan gairah hortikultura lokal agar menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dengan Peraturan ini pula dapat terkendali kapan produk ini masuk dan kapan produk ini tidak boleh masuk.

Kebijakan itu telah memberikan secercah harapan baru bagi petani dan pelaku hortikultura meskipun bukan hal mudah karena syarat kualitas produk akan menjadi ganjalan utama dalam memanfaatkan kebijakan pemerintah ini.

Seyogyanya beberapa buah unggulan Kabupaten Grobogan seperti melon, semangka dan jambu citra berpotensi besar untuk menjadi penguasa di pasar domestik sekaligus dijadikan peluang untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri yang cukup besar.

Read more: Harapan Besar dari Sebuah Kebijakan

Sebanyak 40 pejabat struktural eselon IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklatpim) Tingkat IV. Bertempat di Gedung Sanggar Kegiatan Bersama (SKB) Danyang Purwodadi hari Senin 15 April 2013, Diklatpim Tingkat IV secara resmi dibuka langsung oleh Bupati Grobogan. Dalam sambutannya, Bupati Grobogan menyampaikan bahwa sebagaimana pada pasal 7 dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural disebutkan bahwa “ Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural wajib/harus mengikuti dan lulus ujian pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut ”.   Untuk periode tahun ini Pemerintah Kabupaten Grobogan menyelenggarakan Diklatpim Tingkat IV sebanyak 40 Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan struktural Eselon IV pada Dinas/Badan/Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Diklatpim Tingkat IV yang diselenggarakan kerjasama antara Badan Diklat Propinsi Jawa Tengah dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan tersebut mulai 15 April 2013 sampai dengan 31 Mei 2013 tersebut bertempat di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Danyang Purwodadi.

Read more: Pejabat Struktural Wajib Ikut Diklatpim

Keberadaan guru dalam dunia pendidikan tentu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Mereka berada pada posisi terdepan bahkaan sebagai ujung tombak dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka telah melahirkan banyak dokter, insinyur, menteri, bahkan presiden. Tidak heran apabila guru dielu-elukan sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa”. Namun, banyak kalangan menilai, kesejahteraan guru belum sepadan dengan gelar luhur dan mulia yang disandangnya

Bagaimana mungkin seorang guru bisa menjalankan tugas dan fungsiya secara maksimal kalau masih dibebani oleh serangkaian urusan perut ? Bagaimana mungkin seorang guru bisa menjalankan tugasnya dengan tenang dan nyaman kalau harus terus memikirkan keluarganya yang sakit akibat minimnya jaminan kesehatan? Bagaimana mungkin seorang guru bisa mengikuti laju informasi yang demikian cepat kalau tak sanggup langganan koran atau internet? Padahal, dunia ilmu pengetahuan dan informasi terus berkembang. Bagaimana bisa membikin siswa didiknya cerdas kalau dirinya sendiri buta informasi dan atau “gaptek” (gagap teknologi)? Tidak berlebihan jika pada akhirnya mutu pendidikan di negeri ini hanya “jalan di tempat”, bahkan mengalami kemunduran.

Kondisi ini jelas amat kontras dengan mutu pendidikan di negeri jiran yang dulu menimba ilmu kepada bangsa kita. Konon, guru-guru di negeri jiran, seperti Malaysia atau Singapura bisa hidup lebih dari cukup hanya dengan mengandalkan penghasilannya sebagai guru. Para penguasa negeri itu benar-benar memosisikan guru pada aras yang mulia dan terhormat dengan memberikan jaminan kesejahteraan, kesehatan, dan perlindungan hukum yang amat memadai. Implikasinya, mutu pendidikan di negeri itu melambung bak meteor, makin jauh meninggalkan dunia pendidikan kita yang (nyaris) tak pernah bergeser dari keterpurukan. Hal itu bisa dilihat dari kualitas HDI (Human Development Index) negeri-negeri tetangga yang jauh berada di atas kita.

Read more: Nilai Akhlaq Dalam Mendongkrak Mutu Pendidikan

Melalui tulisan ini saya akan mencoba berbagi informasi bagi kita semua PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan bahwa mulai tahun 2014 nanti peraturan tentang penilaian kerja PNS atau yang disebut Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ( DP.3 ) sebagaimana ditaur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 akan diganti dengan Peraturan Pemerintah No 46 TAHUN 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan tujuan agar penyelenggaraan pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.

Apabila penilaian kinerja yang diatur dalam PP 10 tahun 1979 melalui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atau DP3, komponen penilaiannya terdiri unsur kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakasa, dan kepemimpinan bagi PNS yang menduduki jabatan. Namun seiring dengan derasnya arus reformasi birokrasi, sistem penilaian kinerja PNS melalui DP3 berdasarkan PP No 10 Tahun 1979 dinilai tidak lagi komprehensif untuk dijadikan sebagai alat pengukur kinerja.

Hal ini memang harus kita akui bahwa selama ini penilaian DP3 acapkali memiliki bias dan subjektifitas yang tinggi yang hanya ditekankan kepada aspek perilaku PNS dan tidak dapat mengukur secara langsung produktivitas dan hasil akhir kerjanya. Seringkali pemberi nilai dalam DP3 akan memasukkan pendapat pribadinya dan nilai yang didapatkan akan bervariasi tergantung pada penilai. Dan ironisnya selama ini setiap PNS membuat DP3 secara serius pada saat akan mengajukan usul kenaikan pangkat, promosi jabatan atau usulan-usulan sejenisnya misalnya akan memasuki purna tugas (pensiun). Itupun pembuatan dan pengetikan dilakukan sendiri oleh PNS yang bersangkutan dan pejabat penilai (atasan) hanya tinggal teken saja. Selain itu pada saat menyusun DP3 menghindari nilai “amat baik” atau “kurang”. Apabila diyakini untuk promosi dinilai tinggi, bila tidak untuk promosi cenderung mencari alasan untuk menilai “sedang” atau “kurang”.

Read more: PNS yang Tidak Menyusun SKP Sebagai Pengganti DP.3 “Dijatuhi Hukuman Disiplin”

Go to top