Begitu penting keberadaan Lembaga Kemasyakatan di desa. Lebih dari itu masyarakat sebagai sekumpulan orang yang mendiami daerah tertentu. memiliki naluri untuk selalu bersama dan berkumpul dengan sesamanya. Dalam perkembangannya muncul berbagai kelompok sosial yang lahir dan terbentuk lembaga-lembaga. Lembaga kemasyarakatan itu berperan penting dalam proses kehidupan suatu kelompok sosial. Dengan mengetahui adanya lembaga-lembaga maka setiap orang dapat mengatur prilakunya menurut kehendak masyarakat

Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Grobogan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2009. Peraturan ini sebagai pelaksanaan Amanat Pasal 211 UU no 32 Tahun 2004, Pasal 97 PP No 72 tahun 2005. Pengertian lembaga kemasyarakatan menurut PP No 72 Tahun 2005 adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

Secara umum dalam melaksanakan tugasnya yaitu membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan masyarakat desa, tugas lembaga kemasyarakatan meliputi menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Read more: Menengok Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Beberapa pekan lalu jagad media digemparkan berita tentang pernikahan siri Bupati Garut Aceng Fikri yang sekarang ini berujung lengser dari jabatannya. Setelah menyimak beberapa pemberitaannya, ada sesuatu yang terkesan yaitu pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar disalah satu media televise yang mengatakan “PNS itu tidak boleh nikah siri dan PNS tidak boleh kawin lagi tanpa seizin atasan “. Bupati itu kan pimpinan PNS, jika yang dibina harus punya kriteria seperti itu, yang membina minimal harus sama. Berangkat dari pemberitaan tersebut, penulis akan mencoba untuk berbagi pengetahuan dan informasi khususnya di kalangan PNS mengenai apa saja peraturan yang mengatur tentang perkawinan dan bagaimana resiko bilamana PNS melakukan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah atau nikah siri.   Berdasar dari pemberitaan Aceng Fikri tersebut, dimungkinkan memang secara jujur terjadi dikalangan PNS yang melakukan “pernikahan siri” atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah. Walaupun seperangkat aturan sudah ada secara jelas, namun penanganannya sampai saat ini masih sulit terpecahkan penyelesaianny.

Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut dengan tegas dalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pada asasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi asas monogami dalam UU Perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarahan pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit. Lebih-lebih untuk kalangan PNS, telah secara jelas diatur dalam PP 45 tahun 1990 sebagai pengganti PP 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan izin perceraian bagi PNS.

Read more: PNS Dilarang Nikah Siri

a. Pendahuluan

Masa peralihan di setiap era pemerintahan selalu diiringi dengan harapan yang besar terhadap era pemerintahan yang baru datang. Sebagaimana era pemerintahan orde lama menuju era orde baru diiringi dengan harapan besar masyarakat kepada TNI dengan sosok yang mewakilinya yaitu Jenderal Suharto untuk menata pemerintahan agar lebih mapan, aman, tertib dan sejahtera dengan para meter tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat akan sandang, pangan dan papan dan didukung ketersediaan akan sarana dasar akan jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan dan energi ( listrik dan BBM ). Untuk meujudkan harapan itu jenderal Suharto bekerja keras melalui berbagai proses dan tahapan sehingga dalam kurun waktu 1967 – 1997 atau dalam kurun waktu 30 tahun telah dapat mewujudkan harapan itu.

Setelah ada titik kulminasi pada orde baru dan harapan tercapai maka muncul harapan baru yang relevan dengan era globalisasi yang diiringi dengan perkembangan informasi dan komunikasi, transparansi dan partisipasi. Maka ketika era orde baru system dan budayanya belum bisa mewadahi akan harapan globalisasi, informasi, tranparansi dan partisipasi serta keadilan maka pada tahun 1997 mulai muncul kekuatan baru ( yang disebut orang reformis ) untuk mengeser kekuasaan yang ada agar bisa mewadahi harapan baru itu. Namun sayangnya proses peralihan dari era orde baru dan orde reformasi disertai terjadinya konflik yang dahsyat dengan meninggalkan luka yang dalam yaitu krisis multi dimensi padahal seandainya melalui proses transisi yang bijak maka tidak perlu meninggalkan luka yang dalam. Kemudian akan jadi pertanyaan apakah orde reformasi akan mampu mewujudkan harapan masyarakat itu ataukah era reformasi hanya memberikan harapan semu ?

Pertanyaan ini akan dapat dijawab apabila kita bisa memahami, membentuk dan menerapkan system pemerintahan yang tepat dengan di dukung prilaku aparat pemerintahan yang kompatibel. Apabila sistem yang dibuat tidak dipahami dan tidak diterapkan dengan tepat sementara itu prilaku aparat pemerintahan tidak sesuai dengan jiwa dan semangat refomasi maka sanagat besar kemungkinannya orde reformasi tidak akan dapat mewujudkan harpan masyarakat itu bahakan lebih tragis lagi nasib para reformis itu ( pengakuan mereka ) akan berakhir lebih tragis lagi dari nasib para petinggi Orde Baru.

Read more: Apakah Era Reformasi Hanya Memberi Harapan Semu ?

A. Tinjauan Hukum Kecamatan.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.

UU Nomor 32 Tahun 2004 telah mengubah fungsi utama pemerintah daerah yang semula sebagai “Promotor Pembangunan” berubah menjadi “Pelayan Masyarakat”. Konsekuensi logisnya diperlukan pendayagunaan unit-unit pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, seperti : dinas daerah, kecamatan, kelurahan, desa. Kecamatan bukan lagi merupakan wilayah administrasi pemerintahan, melainkan sebagai lingkungan kerja. Camat bukan lagi sebagai kepala wilayah administrasi, melainkan sebagai perangkat daerah. Keberadaan pemerintahan di kecamatan di atur dalam UU 32 Tahun 2004 pasal 120 sebagai berikut : “perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.”

Apabila kita melihat dengan cermat uraian di atas tentang bagaimana posisi dan peran kecamatan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maka dapat kita pastikan bahwa posisi kecamatan merupakan posisi strategis dalam melayani masyarakat dan dalam fasilitasi pelaksanaan program pemerintah yang tidak bisa digantikan oleh SKPD lainnya.

Read more: Masa Depan SKPD Kecamatan

Go to top