rakon pbb dpnBupati Grobogan Sri Sumarni meminta para camat agar lebih intensif turun ke bawah untuk menangani masalah tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) yang masih belum terselesaikan sampai saat ini.

Permintaan itu dilontarkan Sri saat memimpin rapat percepatan pelunasan PBB-P2 yang dilangsungkan di ruang rapat wakil bupati, Jumat (12/8/2016).“Masalah tunggakan PBB-P2 ini saya minta dijadikan perhatian serius. Saya perintahkan semua camat agar lebih sering koordinasi kebawah dengan pihak desa untuk menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.

Acara rakor dihadiri Kepala DPPKAD Moh Sumarsono, Asisten II Dasuki, dan Staff Ahli Sugeng. Dalam rakor itu dihadirkan pula 19 camat, 7 kepala kelurahan, dan sejumlah perwakilan kepala desa.
Para camat juga diminta untuk memetakan penyebab masih adanya tunggakan tersebut. Setelah ketemu baru dicarikan solusi terbaik. Jika tunggakan ini bisa tertagih maka dananya bisa dipakai pemerintah untuk pembiayaan pembangunan.
Sementara itu, Kepala DPPKAD Grobogan Moh Sumarsono menyatakan, pembayaran PBB-P2 sampai awal Agustus sudah tercatat sebesar Rp 10,4 miliar atau 44,57 persen. Sedangkan besarnya ketetapan pajaknya senilai Rp 23,4 miliar yang terdiri dari 788.126 SPPT.
Menurutnya, sampai saat ini, sudah ada 54 desa yang sudah lunas. Kemudian, 235 desa/kelurahan lainya belum lunas tetapi capaian pembayarannya sudah diatas 30 persen.
“Kepada para camat dan kades yang wilayahnya sudah lunas PBB-P2 tahun 2016 saya ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya selama ini. Semoga keberhasilan ini bisa memacu semangat desa lainnya,” kata Sumarsono saat menyampaikan laporan pencapaian PBB-P2 tahun 2016.
Terkait dengan kondisi tersebut, para kepala desa diminta untuk lebih pro aktif menggerakkan perangkatnya untuk memungut pajak tersebut. Para kades atau perangkat pemungut juga diminta segera menyetorkan pajak yang sudah diterima ke rekening bank. Langkah ini guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Sumarnono menambahkan, PBB-P2 merupakan salah satu pajak yang punya potensi besar di Grobogan. Dimana, pada tahun 2013 potensinya mencapai Rp 19,7 miliar lebih. Kemudian, tahun 2014 naik jadi Rp 19,9 miliar lebih dan tahun 2015 naik lagi hingga Rp 22,6 miliar lebih. Sementara tahun ini, potensinya mendekati angka Rp 23 miliar.
“Dari potensi ini, saya menganggap penting dan strategis terhadap segala upaya yang dilakukan dalam rangka penanganan PBBP2 tersebut. Saya berharap agar potensi ini bisa direalisasikan semaksimal mungkin menjadi penerimaan riil dan selanjutnya bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan pelaksanaan pembangunan,” jelasnya. DNA

Go to top