Prosedur Permohonan Ijin Apotik di Kabupaten Grobogan.

A. PERSYARATAN : 

Mengisi formulir permohonan ijin yang telah disediakan secara lengkap dan benar, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Foto copy SIK / SP Apoteker;
2. Foto copy Ijasah dan Surat Sumpah Apoteker;
3. Foto copy KTP atau identitas lainnya dan surat pernyataan tempat tinggal secara nyata;
4. Surat pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotik (APA) bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi APA di apotik lain;
5. Foto copy pengunduran  diri  Apoteker Pengelola Apotik (APA) lama;
6. Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah / Dokter Pemerintah yang ditunjuk;
7. Foto copy NPWP Apoteker Pengelola Apotik (APA) dan atau Pemilik Sarana Apotik (PSA);
8. Foto copy Surat Ijin Apotik (SIA)  karena penggantian Apoteker Pengelola Apotik (APA) dan Pemilik Sarana Apotik (PSA);
9. Foto copy Akta Perjanjian Kerjasama Apoteker Pengelola Apotik (APA) dan Pemilik Sarana Apotik (PSA);
10. Lolos butuh dari Dinskesprop (bagi pemohon yang pindah dari propinsi lain); 
11. Surat pernyataan Pemilik Sarana Apotik (PSA) tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang obat;
12. Daftar Asisten Apoteker  (AA) berisi Nama, alamat, tanggal lulus dan No. SIK;
13. Foto copy Ijasah AA dan Surat Ijin Kerja (SIK) AA;
14. Asli dan foto copy daftar alat perlengkapan apotik (terperinci);
15. Denah bangunan / ruangan apotik dan denah lokasi apotik terhadap apotik sekitarnya;
16. Foto copy akte jual beli apotik / bukti kepemilikan tanah / sertifikat tanah / sewa / kontrak;
17. Foto copy Ijin Gangguan;
18. Asli dan foto copy surat ijin atasan (bagi pemohon PNS dan pegawai instansi pemerintah lainnya).

B.  WAKTU PENYELESAIAN :

Waktu pemrosesan perijinan sejak diterimanya berkas permohonan berikut persyaratannya secara lengkap dan benar adalah 15 (lima belas) hari kerja.

C. BIAYA PELAYANAN :

1. Ijin Apotik dikenakan retribusi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Penerbitan Ijin Apotik dikenakan Retribusi Pelayanan Administrasi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan diberikan tanda bukti berupa Leges.