Pengelolaan Pembiayaan Daerah Tahun 2011

1. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan umum pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2011 ditujukan untuk keberlangsungan roda pemerintahan dengan harapan tidak mengganggu likuiditas keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Hal ini merupakan upaya preventif mensikapi pendapatan daerah yang relatif terbatas, sementara kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pelayanan masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu. Melalui pembiayaan daerah dimungkinkan penyusunan dan penetapan APBD Kabupaten Grobogan dalam setiap tahun anggaran tertentu dan mengalami defisit atau surplus.

Dalam kondisi APBD mengalami defisit, memungkinkan bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk mengambil kebijakan hutang (jangka pendek, menengah, atau panjang) guna menutupi pembiayaan yang defisit. Sebaliknya dalam kondisi APBD yang surplus, dimungkinkan bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk mengambil kebijakan atas penggunaan surplus anggaran sebagai dana cadangan, penyertaan modal maupun pembayaran hutang yang jatuh tempo kepada pihak ketiga.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut :

1. Apabila APBD surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
2. Apabila defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja.
3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.

2. Target dan Realisasi Pembiayaan

Dalam penyusunan anggaran memungkinkan Pemerintah Kabupaten Grobogan menghadapi surplus anggaran maupun defisit anggaran. Surplus Anggaran yang menunjukkan nilai pendapatan daerah yang lebih besar daripada belanja daerah. Sedangkan Defisit Anggaran menunjukkan suatu kondisi bahwa pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja.

Secara terperinci uraian target dan realisasi Pembiayaan APBD Kabupaten Grobogan adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel : Realisasi Pembiayaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2011

Sumber : DPPKAD Kabupaten Grobogan.(belum diaudit BPK)

Dalam tabel di atas terlihat bahwa pembiayaan netto, yaitu selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan, terdapat angka positif sehingga dapat menutup defisit anggaran. Adapun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2011 sebesar Rp35.580.272.879,00

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi pada tahun anggaran 2011 dalam aspek Pembiayaan Daerah antara lain adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan audit BPK-RI, SiLPA Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2010 yang telah dianggarkan pada tahun 2011 bukan merupakan SiLPA murni yang bersumber dari capaian lebih dari pendapatan maupun belanja, namun merupakan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada TA. 2010 dan harus dilaksanakan kembali pada Tahun Anggaran 2011.
2. Pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman daerah juga masih membebani pembiayaan daerah.
3. Adanya kewajiban pengembalian dana kepada Pemerintah Pusat terkait dengan sisa kegiatan TA. 2010 yang sesuai ketentuan pada tahun 2011 ini dilakukan perubahan mekanisme pengelolaan dan penyaluran dana, misalnya Jamkesmas, dan Biaya Operasional Kesehatan (BOK).
4. Pencantuman penerimaan Pembiayaan Daerah hanya bersifat transit dan harus dikeluarkan kembali pada pengeluaran pembiayaan.

Mensikapi beberapa permasalahan tersebut di atas, maka solusi yang dilakukan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi jenis-jenis pendapatan daerah dan lebih melakukan penghematan terhadap belanja daerah, sehingga SiLPA yang diperoleh dalam penerimaan pembiayaan betul-betul SiLPA murni.
2. Melakukan pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.
3. Melakukan penghapusan terhadap rencana penyertaan modal dan penghitungan kembali pembayaran hutang kepada pihak Ketiga, termasuk di dalamnya adalah kewajiban membayar hutang pokok yang jatuh tempo.