HomePemerintahanProfil PemerintahanStrategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Grobogan

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Grobogan

Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan.

Terdapat 2 (dua) strategi pokok yang ditempuh sebagai pengejawantahan visi dan misi yang ditetapkan yaitu:

a.   Penataan kembali manajemen pemerintah daerah yang dinamis untuk mengoptimalkan kinerja perangkat daerah serta penyelenggaraan pemerintahan yang professional, kompeten, dan proposional dengan semangat kebersamaan berdasarkan jiwa, nilai dan  konsensus dasar untuk tetap tegaknya NKRI, tetap berkembangnya pluralitas dan keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

Strategi ini dimaksudkan untuk mengembangkan sistem sosial politik yang tangguh sehingga sistem kelembagaan yang terbangun tahan menghadapi berbagai guncangan sebagai suatu sistem sosial politik yang berkelanjutan. Atas dasar hal tersebut, dikembangkan sistem peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat yang merupakan bagian penting dari strategi pembangunan kedua.

Strategi pertama merupakan penjabaran dari misi-misi berikut:

  1. Menciptakan pemerintahan yang baik berdasarkan demokrasi, transparansi dan penegakan hukum. 
  2. Pembangunan moral spiritual melalui bidang agama dan budaya. 
  3. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban. 
  4. Pengembangan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perumahan dan pemukiman. 
  5. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pengelolaan lingkungan alam, tanah dan air. 
  6. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman strategi  ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan permukiman yang bersih, sehat, mantap, indah dan berkelanjutan.


b.  Pembangunan daerah yang dinamis untuk membangun Kabupaten Grobogan di segala bidang yang merupakan perwujudan amanat yang tertera dalam UUD 45 terutama pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan daerah yang kokoh.

Pemenuhan hak dasar rakyat meliputi hak untuk memperoleh kecukupan pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, rasa aman, dan kesempatan kerja.

Strategi yang kedua merupakan penjabaran dari visi-misi berikut:

  1. Peningkatan produksi.
  2. Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya daerah.
  3. Peningkatan daya tarik dan pengelolaan potensi wisata daerah.
  4. Peningkatan peran koperasi.
  5. Pelestarian kualitas sumber daya alam.
  6. Peningkatan sarana /prasarana.
  7. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.
  8. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
  9. Pengembangan dunia pendidikan.
  10. Pengembangan Sistem Informasi sesuai dengan perkembangan.

 

Arah Kebijakan Umum (RPJMD) Kabupaten Grobogan.

Arah kebijakan umum merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program Kepala Daerah yang akan digunakan sebagai acuan sekaligus arah bagi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) maupun lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) dan TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) dari masing-masing unit kerja. Dari dimensi perencanaan, strategi perumusan arah kebijakan biasanya didahului dengan upaya mengidentifikasi permasalahan pokok, yang dilanjutkan dengan perumusan tujuan secara umum, kemudian perumusan sasaran yang mengarah pada tercapainya tujuan dan keberlangsungan program-program pembangunan, perumusan kebijakan serta diakhiri dengan penentuan prioritas pembangunan. Penentuan prioritas pembangunan didasarkan atas berbagai kendala dan keterbatasan, termasuk dalam hal pembiayaan/pendanaan.

Dengan melihat berbagai permasalahan di Kabupaten Grobogan, maka Arah Kebijakan Umum yang akan menjadi panduan dalam melakukan langkah kerja berupa program-program pembangunan dan kegiatan adalah  sebagai berikut :

a.   Penataan kembali sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Penataan kembali sistem ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Hal tersebut diupayakan untuk memperkuat serta menyempurnakan Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah yang didukung sumber daya apatur yang memiliki komitmen dan kompetensi, profesional, demokratis, akuntabel, respontif, efektif, efisien, dan merakyat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dengan demikian, diharapkan akan mampu bertahan dari berbagai guncangan dan krisis serta mewujudkan satu sistem pemerintahan daerah yang baik dan bersih (clean and good government).

Kebijakan diarahkan pada:

1.   Penyusunan kondisi awal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah secara menyeluruh dan terpadu.

Kondisi awal inilah yang dijadikan sebagai referensi dasar bagi kebijakan penataan struktur APBD, penataan personalia, dan pemberdayaan sumber daya manusia serta kebijakan Pemerintah dan pembangunan selanjutnya. Dengan penguasaan kondisi awal yang lengkap, utuh dan komprehensif maka program-program pembaharuan, penyelesaian masalah, evaluasi, dan lainnya dapat dilaksanakan secara efektif serta dapat dipertanggungjawabkan.

2.   Penataan kembali personalia aparatur daerah dan pemanfaatan sumber daya manusia berdasarkan administrasi dan hukum yang berlaku.

Penataan tersebut semakin aktual, urgen, dan relevan dilaksanakan karena masih adanya indikasi rendahnya pemahaman aparat tentang hakikat otonomi daerah dan praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang tidak mengalami penurunan.

Meskipun jajaran eksekutif berfungsi sebagai fasilitator, namun tetap memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keberhasilan membangun aparatur pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa dan dalam rangka suksesnya pemberdayaan masyarakat.

b.  Mengurangi jumlah penduduk miskin, melalui berbagai program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat sekaligus dapat mengurangi jumlah tingkat pengangguran. Kebijaksanaan ini diarahkan agar dapat mengurangi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Untuk itu program dan kegiatan harus diarahkan kepada kebutuhan mendasarkan bagi masyarakat miskin.

c.   Meningkatkan jumlah dan mutu SDM (Sumber Daya Manusia) di Kabupaten Grobogan, baik SDM aparatur Pemerintahan (eksekutif dan legislatif) maupun SDM masyarakat secara keseluruhan, menekan jumlah penduduk dan melaksanakan Keluarga Berencana.

Kebijakan ini diarahkan untuk meningkarkan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur pemerintahan, agar kinerjanya dapat lebih professional, jujur mampu memimpin dan memecahkan permasalahan ekonomi sosial, dan memberikan perhatian dan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

d.   Penataan kembali hubungan kerja yang lebih fungsional, proposional dan terbuka secara kelembagaan baik internal maupun eksternal, termasuk seluruh komponen masyarakat.

1.   Memperkuat budaya dan etos kerja keras dan cerdas baik aspek keterampilan, profesi, dan idealisme pada jajaran eksekutif sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara termasuk didalamnya disiplin, hirarkis, dan loyal serta berwawasan kebangsaan. Dengan demikian, mampu mengembangkan ide-ide dan gagasan segar dalam setiap pelaksanaan tugasnya, sehingga tidak terperangkap pada iklim rutinitas kerja, sektoral, dan insidental.

2.   Memperbanyak komunikasi dialogis dengan unsur pimpinan DPRD / Fraksi / Komisi DPRD sebagai mitra kerja. Dengan langkah ini diharapkan dapat mencegah adanya berbagai bentuk kesenjangan komunikasi, informasi, pemikiran, pemahaman dalam melihat satu permasalahan yang harus ditangani. Dalam kaitan ini perlu juga dirintis komunikasi dengan para anggota dewan yang mewakili daerah Grobogan ditingkat propinsi dan pusat yang diharapkan dapat menjembatani berbagai kepentingan daerah dan permasalahan daerah, khususnya dalam bidang dana.

3.  Meningkatkan komunikasi yang dialogis dengan komponen masyarakat, terutama kelompok kritis masyarakat (Ulama, LSM, ormas, cendikiawan, wartawan, dan lain-lain) dalam rangka pemberdayaan SDM baik jajaran supra struktur politik maupun infra struktur politik. Upaya ini dimaksudkan untuk mendorong tumbuhnya peran serta masyarakat.

4.   Peningkatan kemampuan keuangan daerah dengan menutup peluang adanya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Struktur APBD sampai saat ini tetap menggambarkan adanya ketergantungan yang besar pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Perbaikan struktur APBD secara otomatis harus dilakukan dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang disertai pemutakhiran data, evaluasi, serta analisis penetapan target. Upaya peningkatan PAD yang bersekuensi adanya beban bagi masyarakat, harus diimbangi dengan peningkatan mutu layanan dan pengabdian serta terus menerus digalakkannya upaya menutup peluang terjadinya KKN, sehingga peningkatan PAD tersebut tidak hanya berkesan membebani rakyat.

5.   Pembenahan dan pemberdayaan Pemerintahan Desa termasuk upaya penyelesaian masalah yang timbul serta nasib kesejahteraan Perangkat Desa. Peduli Reformasi Desa tahun 1998 yang lalu telah mampu mengungkap informasi berbagai kasus dan masalah yang berkaitan dengan aspek kempemimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Seluruh kasus yang ada harus ditangani serta dituntaskan. Selain itu, diperlukan upaya pembenahan, keteladanan, edukasi, komunikasi, dan informasi secara terprogram serta pengembangan merit sistem yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Namun demikian, berbagai permasalahan yang dihadapi para perangkat desa harus diperhatikan, terutama yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan, nasib, serta penghargaan yang diharapkan aparat desa, melalui pemikiran yang komprehensif integrat pranata dan hukum yang handal.

e.  Memperluas penyediaan lapangan pekerjaan yang dapat menampung permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Grobogan sehingga TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) akan semakin meningkat, sementara TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) akan semakin menurun. Kebijakan ini diarahkan untuk perluasan kerja melalui penyerapan tenaga kerja, sistem padat karya, informasi pasar kerja, online pasar kerja, penyelesaian kasus ketenagakerjaan, meminimalisir kasus ketenagakerjaan dan meningkatkan standar kesejahteraan tenaga kerja serta mendorong terbentuknya organisasi ketenagakerjaan.

f.   Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap kearah yang lebih baik (pendidikan formal maupun non formal), sehingga tingkat pendidikan penduduk yang lulus dari berbagai jenjang pendidikan, yaitu jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun jenjang pendidikan tinggi semakin meningkat. Kebijaksanaan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan biaya yang terjangkau. Di samping itu, juga perlu secara terus-menerus ditingkatkan pembangunan sarana dan prasarananya, perbaikan bantuan dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahaan, dan kelembagaan pendidikan, serta organisasi terhadap seni budaya.

g.   Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan secara bertahap ke arah yang lebih baik, sehingga produktivitas dan kesehatan penduduk semakin membaik, yang ditunjukkan dengan semakin rendahnya tingkat kematian bayi/balita yang dilahirkan, semakin rendahnya tingkat kematian ibu melahirkan, semakin rendahnya tingkat gangguan penyakit, serta semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih dan sehat. Selain itu, juga perlu peningkatan penyediaan sarana-sarana kesehatan dan meningkatkan kualitas tenaga kesehatan, mengembangkan pelayanan spesialis hingga tingkat paling rendah serta mencanangkan konsep paradigma sehat secara lintas sektoral.

h.   Penghematan dan penguatan sistem kemasyarakatan yang majemuk. Hal tersebut sebagai modal dasar di dalam mewujudkan masyarakat yang rukun dan bersatu dalam kerangka filosofi kepemimpinan ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Dengan kebijakan ini diharapkan masyarakat tidak lagi hanya ditempatkan sebagai obyek pembangunan namun dillibatkan dalam pembangunan baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pembangunan. Kebijakan diarahkan pada upaya membangun tradisi diadakannya paparan tentang program-program pembangunan di wilayah yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat.

i.    Mengurangi tingkat ketergantungan anggaran pembiayaan pembangunan daerah secara berlebihan dari pemerintah pusat, melalui berbagai program dan kegiatan yang dapat meningkatkan tingkat kemandirian pembiayaan pembangunan daerah melalui berbagai model kemitraan dengan masyarakat maupun pihak swasta atau dunia usaha. Kebijakan ini diarahkan dengan mengali potensi PAD dengan tetap memperhatikan kemampuan dan tidak menghambat perekonomian masyarakat, di samping itu juga perlu mengoptimalkan potensi wilayah dengan prioritas pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan dengan melahirkan kerja sama dengan dunia usaha dan perguruan tinggi.

j.   Menciptakan iklim usaha dan produktifitas hasil-hasil industri kerajinan dan industri rumah tangga yang mempunyai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif sehingga mampu bersaing dengan produk-produk di luar Kabupaten Grobogan baik dalam skala regional maupun nasional bahkan internasional. Di samping itu perlu meningkatkan produktivitas, efesiensi inovasi dan jaringan Kelompok Sosial Masyarakat. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan dunia usaha andalan UKM, IKM, pariwisata dengan membuka peluang investasi untuk sektor industri menengah dan pertambangan serta memperbaiki iklim usaha yang kondusif.

k.   Mengurangi tingkat kesenjangan laju pertumbuhan dan pembangunan antar wilayah, khususnya antar SWP (Sub Wilayah Pengembangan) di Kabupaten Grobogan dan meningkatkan pembangunan di wilayah-wilayah perbatasan. Kebijakan ini diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah kecamatan maupun SWP dan wilayah strategis antar wilayah-wilayah yang masih terisolir.

l.   Menjaga keseimbangan dan kelesatarian alam, melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan yang berwawasan lingkungan, dengang tujuan utama untuk mengurangi tingkat kerusakan alam/lingkungan dan mengurangi berbagai macam limbah hasil industri dan rumah tangga dalam berbagai bentuknya, baik padat, cair maupun gas.

m.  Pembangunan infrastruktur wilayah (jalan, irigasi, air bersih dan perumahan) dan pembangunan Pertanian, Peternakan dan Perikanan serta potensi lainnya, pariwisata dan industri kecil.

 

Add comment

Berikan komentar dengan baik, hindari hal-hal yang bersifat negatif, provokatif, dan gunakan bahasa yang santun. Komentar dapat disampaikan tersendiri, atau menanggapi komentar yang sudah disampaikan orang lain dengan cara klik "quote". Kami berhak untuk tidak menampilkan komentar yang tidak pantas, mengandung spam, atau tidak layak untuk ditampilkan. Terima Kasih.


Security code
Refresh

Konten yang ditampilkan lebih bersifat informatif, apabila terdapat perbedaan data dengan data resmi (dokumen resmi),
maka yang menjadi acuan adalah data resmi (dokumen resmi) dari Pemerintah Kabupaten Grobogan.

escort bayan escort bayan bayan escort bursa escort escort bursa sex shop ankara escort ankara escort bayan ankara escort kızlar antalya escort antalya escort bayan istanbul escort istanbul escort bayan eskişehir escort eskişehir escort bayan adana escort adana escort bayan mersin escort mersin escort bayan izmit escort izmit escort bayan samsun escort samsun escort bayan ankara rus escort rus escort ankara film izle masaj salonu lojistik muhabbet tatil rehberi lazer epilasyon ucuz bilet wordpress lezbiyen webmaster forum Ayakkabı modelleri araba oyunu araba modelleri
hd wallpapers || Sexy Wallpapers || Funny Games || hero cartoon