HomePendapatan Daerah

Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2012

Pengelolaan sumber-sumber pendapatan, terutama yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) idealnya dapat menjadi sumber utama dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Sementara sumber-sumber pendapatan daerah lainnya, seperti Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah hanya bersifat sebagai pemicu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menuju kemandirian daerah.

Pengelolaan pendapatan daerah senantiasa terkendala oleh persoalan klasik, yang berupa tingginya dominasi transfer dana perimbangan dari pemerintah kepada pemerintah daerah dibanding pendapatan asli daerah (PAD). Namun demikian, upaya optimalisasi peningkatan pendapatan khususnya pendapatan asli daerah (PAD) dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap struktur pendapatan daerah selalu dilaksanakan.

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah.

Rencana pendapatan daerah yang dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2012 diarahkan pada penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012.
  2. Dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturan daerahnya bertentangan dengan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau telah dibatalkan.
  3. Kebijakan penganggaran tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
  4. Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah).
  5. Pendapatan yang berasal dari bagian laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) akan dianggarkan sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dianggarkan untuk tambahan penyertaan modal kepada PDAM sesuai peraturan perundang-undangan.
  6. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Penerimaan BLUD dianggarkan dalam jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah, obyek pendapatan BLUD, rincian obyek pendapatan BLUD.
  7. Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan dalam APBD pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, obyek hasil pengelolaan dana bergulir dan rincian obyek hasil pengelolaan dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
  8. Penerimaan bunga dari dana cadangan dianggarkan pada jenis pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Selanjutnya Kebijakan Dana Perimbangan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada realisasi Tahun Anggaran 2010.
  2. Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) mempertimbangkan besaran alokasi DBH yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Tahun Anggaran 2011, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2012 dan/atau tidak tercapainya hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2012, serta memperhatikan realisasi DBH Tahun Anggaran 2010.
  3. Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dianggarkan sebagai pendapatan daerah, sepanjang telah ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2012. Jika nanti Pemerintah Daerah akan memperoleh DAK Tahun Anggaran 2012 setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2012 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah akan menganggarkan DAK dimaksud dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya DAK dimaksud ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.
  4. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Kabupaten Grobogan akan dialokasikan sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah.

Sedangkan Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

  1. Alokasi dana penyesuaian dianggarkan sebagai pendapatan daerah pada kelompok lain-Lain pendapatan daerah yang sah sepanjang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012. Dalam hal Pemerintah Daerah nanti memperoleh dana penyesuaian yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012 setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2012 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah menganggarkan dana penyesuaian dimaksud dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), selanjutnya dana penyesuaian dimaksud ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.
  2. Penganggaran dana otonomi khusus dan dana bantuan operasional sekolah, didasarkan pada alokasi dana otonomi khusus dan dana bantuan operasional sekolah tahun anggaran 2011, dengan memperhatikan realisasi dana otonomi khusus dan dana bantuan operasional sekolah tahun anggaran 2010. Selisih lebih atau kurang dari alokasi anggaran untuk dana otonomi khusus dan dana bantuan operasional sekolah, ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2012, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.
  3. Target pendapatan Kabupaten Grobogan yang bersumber dari bagi hasil yang diterima dari pemerintah provinsi, didasarkan pada alokasi bagi hasil tahun anggaran 2011 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil tahun anggaran 2010, sedangkan bagian Pemerintah Kabupaten Grobogan yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat melampaui target tahun anggaran 2011, ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.
  4. Target pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.
  5. Dalam hal penetapan APBD penerima bantuan mendahului penetapan APBD pemberi bantuan, maka penganggaran bantuan keuangan pada APBD penerima bantuan dilakukan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD penerima bantuan dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk bantuan yang bersifat khusus, dan persetujuan DPRD untuk bantuan keuangan yang bersifat umum, selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD penerima bantuan.
  6. Dalam hal penganggaran untuk bantuan keuangan tersebut terjadi setelah penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam laporan realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai penerima bantuan.
  7. Penetapan target penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, Pemerintah Daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD pada kelompok pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah, setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud.

Selain berdasarkan seperti uraian diatas, Pemerintah Kabupaten Grobogan juga segera mengefektifkan implementasi Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai dasar pemungutan pendapatan asli daerah yang bersumber dari BPHTB serta penggunaan DBH Cukai akan diarahkan untuk melaksanakan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk lebih memaksimalkan pendapatan daerah ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

  1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah.
  2. Meningkatkan Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan/atau wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya dengan lebih mengintesifkan pembinaan dan penyuluhan serta penyederhanaan prosedur pembayaran pajak dan retribusi.
  3. Melakukan reformasi dan restrukturisasi terhadap Peraturan Daerah tentang pendapatan daerah dengan melakukan kajian, evaluasi dan Perubahan Peraturan Daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta diselaraskan dengan kemampuan dan potensi masyarakat.
  4. Meningkatkan upaya penyederhanaan prosedur dan percepatan pelayanan perijinan investasi.
  5. Meningkatkan promosi potensi unggulan daerah untuk menarik investor.

Secara teknis untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan cara yang antara lain sebagai berikut :

  1. Pendataan wajib pajak/pembaruan wajib pajak. Kegiatan pendataan/pembaruan wajib pajak dilaksanakan untuk memperbaharui data para wajib pajak sehingga dapat diketahui potensi riil di lapangan;
  2. Intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak potensial. Kegiatan ini dilaksanakan untuk lebih mempercepat wajib pajak potensial dalam membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo;
  3. Penagihan pajak secara langsung kepada wajib pajak;
  4. Perbaikan sistem pelayanan khususnya retribusi daerah;
  5. Perbaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi :

  1. Penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan pajak;
  2. Penyesuaian tarif pajak;
  3. Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan pajak.
  4. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian yang meliputi Pengawasan dan pengendalian yuridis, teknis dan penatausahaan.
  5. Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD dengan mengikutsertakan aparatur dalam program-program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah;

 

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Target Pendapatan Kabupaten Grobogan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp.1.297.756.363.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.323.837.610.516,-  atau 102,01% dengan perincian target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.88.139.303.000,- terealisasi sebesar Rp.105.463.320.984,- atau 119,66%, target Dana Perimbangan sebesar Rp.972.655.932.000,-  terealisasi sebesar Rp. 976.816.606.098,-  atau 100,43%, dan target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.236.961.128.000,- terealisasi sebesar Rp. 241.557.683.434,- atau 101,94%.

Target dan realisasi pendapatan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada gambar berikut :

 grafik_pendapatan_2012

Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2012

 

Adapun angka target dan realisasi pendapatan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel : Target dan Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Grobogan

Tahun Anggaran 2012

NO

URAIAN

TARGET

REALISASI

%

 

PENDAPATAN

    1.297.756.363.000

1.323.837.610.516

102,01

A

PENDAPATAN ASLI DAERAH

         88.139.303.000

105.463.320.984

119,66

1

Pendapatan Pajak Daerah

         14.989.665.000

       18.690.718.677

124,69

2

Pendapatan Retribusi Daerah

         14.328.531.000

       15.134.904.001

105,63

3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

         6.720.409.000

         6.712.724.685

   99,89

4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

         52.100.698.000

       64.924.973.621

124,61

B

DANA PERIMBANGAN

         972.655.932.000

976.816.606.098

100,43

1

Dana Bagi Hasil Pajak

         61.167.571.000

       64.904.651.232

106,11

2

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

         1.442.601.000

         1.866.194.866

129,36

3

Dana Alokasi Umum

         812.990.740.000

    812.990.740.000

100,00

4

Dana Alokasi Khusus

         97.055.020.000

       97.055.020.000

100,00

C

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

         236.961.128.000

    241.557.683.434

101,94

1

Pendapatan Hibah

         1.050.500.000

         709.703.500

   67,56

2

Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

         57.314.523.000

       63.125.944.934

110,14

3

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

         131.494.643.000

    131.494.643.000

100,00

4

Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

         47.101.462.000

       46.227.392.000

   98,14

Sumber : DPPKAD Kabupaten Grobogan. (angka sementara, belum diaudit BPK)

 

Berdasarkan data tabel tersebut diketahui bahwa Dana Perimbangan memberikan kontribusi terbesar dalam pendapatan APBD tahun 2012, yaitu sebesar 73,79%. Sedangkan komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menyumbang Pendapatan APBD sebesar 18,25% dan dari komponen Pendapatan Asli Daerah sebesar 7,97%.

Adapun komposisi penyumbang pendapatan Daerah tahun 2012 lebih jelas dapat dilihat dalam gambar berikut :

gambar_komposisi_pendapatan

Gambar : Komposisi Penyumbang Pendapatan Daerah tahun 2012

 

3. Permasalahan dan Solusi

Pada Tahun Anggaran 2012, permasalahan yang dihadapi Kabupaten Grobogan dalam aspek pendapatan daerah adalah :

  1. Tingkat kesadaran wajib pajak dan Wajib retribusi dalam membayar pajak/ retribusi sebelum tanggal jatuh tempo masih rendah;
  2. Belum adanya tindakan nyata terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan yang berlaku;
  3. Kurangnya penggalian potensi pendapatan khususnya PAD;
  4. Kurangnya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Grobogan;
  5. Perhitungan target pendapatan kurang didasarkan pada potensi yang ada.

 

Adapun Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan langkah-langkah :

  1. Melaksanakan himbauan agar wajib pajak melaksanakan pembayaran pajak sebelum batas tanggal jatuh tempo, melalui spanduk, baliho dan media massa (koran/radio/TV) serta melakukan himbauan langsung kepada wajib pajak;
  2. Menyampaikan surat panggilan, surat teguran/surat peringatan kepada wajib pajak dan pemberian sanksi tegas terhadap wajib pajak yang melanggar;
  3. Melakukan pemetaan dan penelitian terhadap potensi-potensi pendapatan melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
  4. Meningkatkan kegiatan promosi dan memberikan insentif berupa keringanan pajak dan kemudahan berinvestasi bagi para investor;
  5. Memaksimalkan upaya penajaman target.

 

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 1 of 3

Konten yang ditampilkan lebih bersifat informatif, apabila terdapat perbedaan data dengan data resmi (dokumen resmi),
maka yang menjadi acuan adalah data resmi (dokumen resmi) dari Pemerintah Kabupaten Grobogan.

escort bayan escort bayan bayan escort bursa escort escort bursa sex shop ankara escort ankara escort bayan ankara escort kızlar antalya escort antalya escort bayan istanbul escort istanbul escort bayan eskişehir escort eskişehir escort bayan adana escort adana escort bayan mersin escort mersin escort bayan izmit escort izmit escort bayan samsun escort samsun escort bayan ankara rus escort rus escort ankara film izle masaj salonu lojistik muhabbet tatil rehberi lazer epilasyon ucuz bilet wordpress lezbiyen webmaster forum Ayakkabı modelleri araba oyunu araba modelleri