Kondisi umum Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 masih belum berubah yaitu masih sangat tergantung dari penerimaan pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi.

Upaya-upaya untuk mengurangi ketergantungan penerimaan pendapatan dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi telah dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan potensi daerah. Hal ini terus-menerus ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagian beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat. Dengan upaya tersebut maka diharapkan kemandirian daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sedikit demi sedikit akan dapat terwujud.

Upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dilakukan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

Dengan adanya kebijakan bagi daerah untuk menerima pengalihan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) menjadi pendapatan daerah, pada tahun anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Grobogan memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) yang menjadi pajak daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sedangkan untuk Dana Perimbangan serta Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, perlu diadakan penyesuaian-penyesuaian kembali, disesuaikan dengan plafon anggaran pendapatan yang akan diterima.

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Kebijakan Umum Pendapatan dalam APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015  diarahkan pada:

  1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
  2. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan/atau wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya dan penyuluhan serta penyederhanaan prosedur pembayaran pajak dan retribusi;
  3. Melakukan reformasi dan restrukturisasi terhadap peraturan daerah tentang pendapatan daerah dengan melakukan kajian, evaluasi dan perubahan terhadap Peraturan Bupati Grobogan sebagai tindak lanjut amanat peraturan daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta diselaraskan dengan kemampuan dan potensi masyarakat;
  4. Meningkatkan upaya penyederhanaan prosedur dan percepatan pelayanan perijinan investasi;
  5. Meningkatkan promosi potensi unggulan daerah untuk menarik investor.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Target Pendapatan Kabupaten Grobogan pada tahun 2015 sebesar Rp.2.006.226.129.000,- terealisasi Rp.2.016.156.498.149,-  atau 100,49%, dengan perincian target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.239.705.289.000,- terealisasi Rp. 271.286.002.568,- atau 113,17%,  target Dana Perimbangan sebesar Rp.1.190.468.933.000,-  terealisasi Rp.1.186.214.542.310,-  atau 99,64%, dan target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.576.051.907.000,- terealisasi Rp.558.655.953.271,-  atau 96,98%.

Target dan realisasi pendapatan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada gambar III.1 sebagai berikut :

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015

Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015

Adapun angka target dan realisasi pendapatan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada Tabel  berikut :

Tabel Target dan Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015

NO URAIAN TARGET REALISASI %
  PENDAPATAN 2.006.226.129.000 2.016.156.498.149 100,49
A PENDAPATAN ASLI DAERAH 239.705.289.000 271.286.002.568 113,17
1 Pendapatan Pajak Daerah 44.561.750.000 52.744.929.083 118,36
2 Pendapatan Retribusi Daerah 30.269.406.000 25.115.389,634 82,97
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 10.966.137.000 10.241.201.300 93,39
4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 153.907.996.000 183.184.482.551 119,02
         
B DANA PERIMBANGAN 1.190.468.933.000 1.186.214.542.310 99,64
1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 50.321.483.000 46.067.092.310 91,55
2 Dana Alokasi Umum 1.008.901.500.000 1.008.901.500.000 100,00
4 Dana Alokasi Khusus 131.245.950.000 131.245.950.000 100,00
         
C LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 576.051.907.000 558.655.953.271 96,98
1 Pendapatan Hibah 14.830.733.000 9.967.401.080 67,21
2 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 136.656.086.000 128.708.982.460 94,18
3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 378.478.042.000 378.478.042.000 100,00
4 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 46.087.046.000 41.501.527.731 90,05

Sumber :  DPPKAD Kabupaten Grobogan.( angka sementara, belum diaudit BPK).

Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui bahwa Dana Perimbangan memberikan kontribusi terbesar dalam pendapatan APBD tahun 2015, yaitu sebesar 58,83%. Sedangkan komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menyumbang Pendapatan APBD sebesar 27,71% dan dari komponen Pendapatan Asli Daerah sebesar 13,46%. Komposisi sumber pendapatan ini khususnya Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar 0,29% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2014 sebesar 13,75 menjadi 13,46% pada tahun 2015. Untuk itu di tahun-tahun yang akan datang diupayakan supaya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD dapat kembali meningkat.

Adapun komposisi penyumbang pendapatan Daerah tahun 2015 lebih jelas dapat dilihat dalam gambar berikut :

Komposisi Penyumbang Pendapatan Daerah Tahun 2015

Komposisi Penyumbang Pendapatan Daerah Tahun 2015

3. Permasalahan dan Solusi

Pada Tahun Anggaran 2015, permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam aspek pendapatan daerah adalah :

  1. Tingkat kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dalam membayar pajak/ retribusi sebelum tanggal jatuh tempo masih rendah.
  2. Belum memiliki aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang handal di bidang perpajakan dan retribusi.
  3. Sistem pembayaran “Self Assesment”  atau menghitung sendiri, belum dilakukan para wajib pajak sesuai dengan potensi riilnya.
  4. Masih belum diterapkannya sanksi yang tegas kepada para wajib pajak dan retribusi yang tidak patuh.
  5. Masih belum diterapkannya sanksi yang tegas kepada aparat/petugas pemungut pajak yang tidak disiplin.

Adapun Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan langkah-langkah :

  1. Membenahi manajemen penagihan pajak dan retribusi.
  2. Melaksanakan sosialisasi agar wajib pajak melaksanakan pembayaran pajak sebelum batas tanggal jatuh tempo, melalui spanduk, baliho dan media massa  serta melakukan himbauan langsung kepada wajib pajak.
  3. Menyampaikan surat panggilan, surat teguran/surat peringatan kepada wajib pajak terhadap wajib pajak yang melanggar.
  4. Melakukan pemetaan dan penelitian terhadap potensi-potensi pendapatan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
  5. Meningkatkan kegiatan promosi dan memberikan insentif berupa keringanan pajak dan kemudahan berinvestasi bagi para investor.
  6. Memaksimalkan upaya penajaman target pendapatan dengan mendasarkan pada potensi yang ada.
Go to top