Menu
Kunjungan Wapres di Kedung Ombo
Wakil Preside Jusuf Kalla, Jumat (5/12) melakukan kunjungan kerja di Waduk Kedungombo yang berada di Desa Rambat, Kecamatan Geyer.
Cegah ISIS, Pemkab Grobogan Rangkul Ormas
Untuk mencegah jaringan ISIS (Islamic State of Iraq Syria), Pemkab Grobogan bersama Polres, Kodim 0717, Kejari Purwodadi merangkul sejumlah ormas Islam, ponpes dan organisai lintas agama setempat.
Gelar Pameran dan Ekspo Peternakan
Ekspo yang di buka oleh Bupati Grobogan ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk hasil peternakan dan perikanan unggulan di Grobogan.
Grobogan Juara Satu Inseminator
Penobatan juara petugas Inseminator Buatan (IB) diberikan langsung oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam upacara di lapangan Simpang Lima Semarang.
Kwarcab Grobogan Juara Tiga Abdimas Se Jateng
Kwarcab 11 15 Grobogan memperoleh penghargaan peringkat tergiat tiga bidang Abdimas Humas dari Kwarda 11 Jawa Tengah yang diterima oleh Wakil Bupati Icek Baskoro,SH
Hari Pangan ke-34 dan Hari Nusantara ke-15
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menggelar peringatan Hari Pangan ke-34 dan Hari Nusantara ke-15 di Kompleks Stadion Krida Bhakti Purwodadi.
Gerakan Penanggulangan Hama Tikus
Wakil Bupati Grobogan Icek Baskoro beberapa saat lalu mencanangkan gerakan penanggulangan hama tikus secara massal di Desa Selojari, Kec. Klambu.
Beasiswa Dari PT HM Sampoerna
Sebanyak 100 siswa SMA dan sederajat di Grobogan mendapat beasiswa dari PT HM Sampoerna melalui program Putra Sampoerna Foundation (PSF).
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Sekretaris Daerah Grobogan Sugiyanto ketika membuka pembekalan aparatur kecamatan dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) belum lama ini di ruang Riptaloka, setda Grobogan.

Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Masa Bhakti 2006 -2011

bupati-dan-wakil-bupati-grobogan

Pertanian Kabupaten Grobogan Menuju Agribisnis

pertanian-grobogan-menuju agribisnis

Pertanian lekat dengan Kabupaten Grobogan, kabupaten ini pun dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Tengah, dan sebagai tempat lahirnya varietas tanaman jenis baru.

Read more Pertanian Grobogan ...

Pertanian Grobogan Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional

pertanian grobogan

Bagi Kabupaten Grobogan, Sektor Pertanian merupakan sektor primer yang amat strategis, karena memberi kontribusi 43,6% dari PDRB Kabupaten Grobogan setiap tahun.

Read more Pertanian Grobogan ...

Keterbukaan Informasi, Menuju Bentuk Good Governance

Mengakses informasi dari lembaga-lembaga publik terutama yang diselenggarakan pemerintah sudah menjadi pemahaman yang begitu sulit untuk dilakukan oleh masyarakat secara luas. Pelaksanaan program-program pembangunan sangat jarang dilaporkan secara komprehensif kepada masyarakat sebagai salah satu alasan. Dengan demikian upaya pengawasan pembangunan menjadi tersendat yang pada akhirnya kurang  ada koreksi kepada birokrasi. Sebaliknya justru akan meningkatkan potensi penyimpangan.

Namun demikian dengan berlakunya Undang-undang 14 / 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) per 1 Mei 2010 mewajibkan pemerintah sebagai penyelenggara program pembangunan dan pelayanan publik untuk membuka akses layanan informasi secara terbuka dan transparan  bagi masyarakat. Memang dalam Undang-undang KIP ini diatur  mengenai kewajiban badan  publik negara dan badan publik non negara untuk  memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Artinya berdasarkan undang-undang ini semua lembaga publik terutama milik pemerintah berkewajiban membuka akses atas informasi secara wajar terhadap publik, sesuatu yang selama ini cukup sulit dilakukan mengingat banyaknya potensi penyimpangan di tubuh birokasi. "Dengan berlakunya UU Keterbukaan Informasi, semua perangkat di pemerintahan sudah harus siap untuk membuka akses informasi seluas-luasnya bagi masyarakat. Keterbukaan ini merupakan jaminan bagi masyarakat untuk memastikan sejauh mana pelaksanaan program pembangunan benar-benar bermanfaat bagi rakyat,"

Lebih dari itu, masyarakat perlu tahu sejauh mana pemerintah melaksanakan program-program pembangunannya, sehingga ada mekanisme kontrol dari masyarakat agar potensi peyimpangan pembangunan bisa dikendalikan sedini mungkin.  Untuk itu,  selanjutnya, akses informasi dari pelaksana program pembangunan sangat diperlukan guna melihat sejauh mana pelaksanaannya bisa dipertanggungjawabkan.  "Pemilik data paling akurat seharusnya memang pelaksana program pembangunan, dalam hal ini pemerintah. Fungsi kontrol masyarakat terhadap program pembangunan bisa semakin efektif jika informasi yang disajikan benar-benar valid. Maka hal ini harus bisa dijamin kebenarannya".

Kita harus siap melaksanakan Undang-undang KIP bersamaan dengan pembentukan perangkat pelaksana UU KIP di tingkat daerah. Sementara itu,Diharapkan dengan terbentuknya komisi ini bisa membantu masyarakat untuk lebih mudah mengakses serta mendapatkan informasi dari lembaga publik, sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

"Dengan adanya KIP dan UU No 14/2008, maka ini menjadi respon positif agar masyarakat lebih mudah mengakses serta mendapatkan informasi dari lembaga publik, sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,"

Informasi pubik

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) memerintahkan agar semua lembaga publik membuka akses informasi secara luas bagi masyarakat umum. Terutama bagi lembaga publik milik pemerintah wajib membuka akses informasi sampai pada pelaksanaan anggaran. Dalam UU KIP terdapat pengelompokan informasi yang diperbolehkan untuk diakses masyarakat secara terbuka. Diantaranya pertama, informasi yang wajib disediakaan dan diumumkan badan publik secara berkala. Contohnya profil, kinerja, dan rencana anggaran badan publik dan laporan keuangan.  Kedua,  informasi yang wajib disampaikan secara serta merta. Contohnya  Badan Metrologi dan Geofisika wajib menginformasikan prediksi bencana tsunami pasca gempa kepada masyarakat. Ketiga, Informasi yang wajib tersedia setiap saat. Contohnya informasi tentang prosedur pelayanan publik dan tarif.

Dalam Undang-undang ini juga diatur mengenai informasi yang dikecualikan atau yang dikategorikan rahasia (pasal 17 UU KIP). Contohnya informasi yang dapat mengganggu penyidikan, seperti informasi rencana penggerebekan teroris, informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, informasi yang bisa menimbulkan persaingan bisnis yang tidak sehat atau informasi yang  bersifat pribadi. Undang-undang KIP menghendaki terjaminnya hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.  Selain itu juga meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, Sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.  

Pada akhirnya terjaminnya hak akses informasi serta meningkatnya partisipasi pembangunan  oleh masyarakat sebagai ekses keterbukaan informasi ini dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (good governance) yaitu yang transparan, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), sehingga produktivitas masyarakat tinggi dan kesejahteraan dapat tercapai. Di tubuh birokrasi sendiri berdasarkan UU KIP diwajibkan untuk menyelenggarakan pengelolaan dan pengarsipan informasi badan publik yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Kendati demikian, ternyata belum semua instansi siap melaksanakan ketentuan yang bermanfaat ini.  Namun, semua satuan kerja perangkat dinas (SKPD) akan memiliki petugas PPID.

Komisi Informasi

Komisi Informasi (KI) pun dibentuk sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP  dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Menurut pasal 24 UU  KIP, selain KI Pusat yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, wajib dibentuk Komisi Informasi Provinsi (KI Provinsi) yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Dan  bila diperlukan dapat dibentuk Komisi Informasi Kabupaten /Kota (KI Kab/Kota) berkedudukan di ibu kota Kabupaten/ kota dan masing-masing beranggotakan 5 orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Apabila ada sengketa informasi, di mana lembaga publik menolak memberikan akses masyarakat pada sebuah item informasi, maka masyarakat dipersilahkan untuk melaporkannya kepada KI yang kemudian melakukan tindak penyelesaian dengan mediasi  dan ajudikasi non litigasi.

Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Sedangkan ajudikasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi. "Jika tidak diberi, masyarakat bisa melaporkannya pada Komisi Informasi. Komisi akan memediasi persoalan antara badan publik dengan pelapor, untuk mengetahui alasan mengapa informasi yang dibutuhkan tidak diberikan,"

Namun jika pihak-pihak yang bersengketa tidak puas atas keputusan Komisi Informasi, maka masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan tata Usaha Negara jika yang digugat adalah Lembaga Publik Negara dan Pengadilan negeri jika yang tergugat adalah Lembaga Publik non Negara.

Sanksi

Menurut ketua KI Pusat, Alamsyah Saragih, kebebasan dan keterbukaan informasi tidak berlaku mutlak. Karena pada UU KIP juga dijelaskan tentang pelanggaran dan sanksi bagi badan publik dan masyarakat yang melanggar UU KIP.  Seperti tertera pada Pasal 51, yakni menggunakan informasi publik untuk melawan hukum dapat dipidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 juta.  

Bagi badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik dan mengakibatkan kerugian, dikenakan pidana kurungan paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 juta seperti yang tertera pada Pasal 52. Pada Pasal 53 juga dijelaskan, orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen informasi publik dalam bentuk media apa pun dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10 juta. Pasal 54 ayat 1 menjelaskan, barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses; memperoleh; memberikan informasi yang dikecualikan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 10 juta.(Ela)*** 

Add comment


Security code
Refresh

BAZDA Kabupaten Grobogan

bazda

Radio Purwodadi FM

logo-pwd-fm4

LPSE Kabupaten Grobogan

LPSE-Grobogan

ILPPD Tahun 2013

ILPPD-Grobogan

SMS Center

SMS-Center-Grobogan

Peta Kabupaten Grobogan

Peta-Grobogan

Calendar

« March 2015 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Komentar Warga

di Grobogan banyak tempat pariwisata yang sangat banyak n lumayan indah,sayang Pemda Kab.Grobogan mi...
Thursday, 12 February 2015
tolong bank sampah di purwodadi dikembangkan lagi pak,hitung2 mengurangi tukang rongsok yang meresah...
Saturday, 07 February 2015
banyak yang kerja di pemerintahan kabupaten grobogan berstatus THL / Tenaga Harian Lepas,tolong perh...
Saturday, 07 February 2015
banyak LSM yang datang ke kantor kantor dinas di kab.grobogan hanya untuk memeras uang,terutama di d...
Friday, 06 February 2015
Apa benar ada rencana pemekaran kecamatan di kec. godong? soalnya beritanya sangat santer dikalangan...
Thursday, 22 January 2015

Transparansi Anggaran

TPAD

Info Kelulusan CPNS 2014

CPNS2014

JDIH Kabupaten Grobogan

jdih grob

Icons Link Instansi

1 RI 2 setneg
3 dpr 4 depdagri
5 kominfo 6 ki
7 lkpp 8 jateng

Statistik Kunjungan

2207548
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
8076
21021
42833
42833
2207548

Your IP: 54.145.180.142
Date - Time: 05-03-2015 | 07:10
Go to top