1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Urusan pemerintahan itu terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dilaksanakan dengan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Grobogan menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. 

Kebijakan belanja dipilah dalam belanja langsung dan tidak langsung, sebagaimana uraian sebagai berikut :

a).  Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Belanja Pegawai, disesuaikan dengan kenaikan dan kebutuhan nyata berupa : kenaikan gaji PNS, kenaikan iuran kepada BPJS, pengaruh pemberlakuan Undang-Undang ASN terkait usia batas pensiun PNS. Belanja pegawai diluar belanja gaji, dilakukan penghitungan kembali atas tambahan penghasilan bagi PNS yang didasarkan pada beban kerja, tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru PNS, serta biaya pemungutan pajak dan retribusi daerah.
  2. Belanja Bunga, dianggarkan sesuai kebutuhan riil yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Grobogan.
  3. Belanja Hibah diberikan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
  4. Belanja Bantuan Sosial, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan, kepada kelompok masyarakat, kepada anggota masyarakat yang mengalami resiko sosial, bantuan sosial meliputi bantuan yang sudah direncanakan maupun yang belum terencana.
  5. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa hanya untuk anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa.
  6. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa untuk anggaran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, yang termasuk di dalamnya untuk Dana Alokasi Desa dan bantuan bersifat khusus guna percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, penunjang pemberdayaan masyarakat desa, penunjang penarikan PBB, serta sistem inovasi desa untuk desa inovatif.
  7. Belanja Tidak Terduga dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

b).    Kebijakan Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung untuk membiayai jenis-jenis kegiatan  sebagai berikut:

1). Memantapkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pembangunan daerah, antara lain melalui:

  • Peningkatan jalan dan jembatan ruas kabupaten.
  • Pembangunan infrastruktur keciptakaryaan, tata ruang dan kebersihan.
  • Peningkatan infrastruktur pengairan.

2). Memantapkan pembangunan di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi dan pelestarian sumberdaya alam dan lain-lain.

3). Memantapkan upaya tata kelola pemerintahan.

2. Target dan Realisasi Belanja

Secara keseluruhan target belanja Kabupaten Grobogan tahun 2015 sebesar Rp.2.223.149.637.431,- terealisasi Rp.1.979.713.370.950,- atau 89,05%, dengan perincian target Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.327.986.823.431,- terealisasi Rp.1.203.510.565.493,- atau 90,63% dan target Belanja Langsung sebesar Rp.895.162.814.000,- terealisasi Rp.776.202.805.457,- atau 86,71%.

Secara grafis target dan realisasi belanja pada APBD tahun 2015 dapat dilihat dalam gambar berikut :

Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2015

Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2015

Angka target dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada Tabel  berikut:

Tabel Target dan Realisasi Belanja APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2015

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %
  BELANJA 2.223.149.637.431 1.979.713.370.950 89,05
A BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.327.986.823.431 1.203.510.565.493 90,63
1 Belanja Pegawai 1.012.734.728.000 901.987.729.215 89,06
2 Belanja Bunga 47.179.000 13.856.282 29,37
3 Belanja Subsidi 506.500.000 488.500.000 96,45
4 Belanja Hibah 65.006.799.887 61.321.799.887 94,33
5 Belanja Bantuan Sosial 17.238.906.400 12.710.116.756 73,73
6 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa 224.817.773.000 221.647.788.565 98,59
7 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 5.768.359.000 5.100.671.460 88,43
8 Belanja Tidak Terduga 1.866.578.144 240.103.328 12,86
B BELANJA LANGSUNG 895.162.814.000 776.202.805.457 86,71
1 Belanja Pegawai 56.912.899.800 51.719.214.700 90,87
2 Belanja Barang dan Jasa 492.834.628.525 429.655.613.491 87,18
3 Belanja Modal 345.415.285.675 294.827.977.266 85,35

       Sumber :  DPPKAD Kabupaten Grobogan.( angka sementara, belum diaudit BPK)

Belanja tidak langsung (realisasi) dalam APBD Tahun Anggaran 2015, lebih besar daripada belanja langsung yaitu sebesar 60,79%, sedangkan  Belanja Langsung sebesar 39,21%. Komposisi ini dapat dilihat dalam gambar III.4 sebagai berikut:

Komposisi Penyumbang Pendapatan Daerah Tahun 2015

Komposisi Belanja Daerah Tahun 2015

Selanjutnya penyerapan belanja langsung APBD Tahun Anggaran 2015 yang hanya mencapai 86,71% sebagaimana tabel III.2 di atas, disebabkan adanya penghematan-penghematan dari program kegiatan yang dilaksanakan dan terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Total anggaran yang kegiatannya tidak dilaksanakan sebesar Rp.6.546.721.968,-. Namun demikian, sebagian besar kegiatan telah dianggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2016.

3. Permasalahan dan Solusi

Pada Tahun Anggaran 2015, permasalahan yang dihadapi dalam aspek belanja daerah adalah sebagai berikut :

  1. Belum semua  SKPD melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA-SKPD, sehingga banyak kegiatan yang baru dilaksanakan pada triwulan IV, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran;
  2. Belum terciptanya tingkat efisiensi belanja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD;
  3. Kebutuhan peningkatan ketersediaan infrastruktur memerlukan pembiayaan yang relatif besar yang belum proporsional dengan sumber-sumber pendapatan yang tersedia;
  4. Adanya kegiatan yang belum dapat dibiayai disebabkan oleh keterbatasan keuangan daerah;

Sedangkan solusi yang diambil adalah:

  1. Perlunya kedisiplinan anggaran bagi SKPD agar mematuhi pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat dalam DPA-SKPD;
  2. Perlu dilakukan penghematan terhadap dana yang dialokasikan untuk belanja operasional guna di alokasikan ke belanja modal, serta menyusun anggaran belanja dengan memperhatikan faktor efisiensi dan efektivitas terhadap pencapaian sasaran maupun targetnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan;
  3. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, belanja daerah hanya diperuntukkan untuk hal-hal yang benar-benar menjadi prioritas dan difokuskan pada implementasi program dan kegiatan yang mendesak;
  4. Kebijakan anggaran belanja benar-benar didasarkan pada arah dan kebijakan umum serta strategi dan prioritas APBD yang telah ditetapkan.

Selain belanja dan pendapatan sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam APBD juga terdapat komponen pembiayaan. Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Go to top