1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Urusan pemerintahan itu terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dilaksanakan dengan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Grobogan menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Kebijakan belanja dipilah dalam belanja langsung dan tidak langsung, sebagaimana uraian sebagai berikut :

a). Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  • Belanja Pegawai, disesuaikan dengan kenaikan dan kebutuhan nyata berupa : kenaikan gaji PNS, kenaikan tunjangan beras, serta penerimaan CPNS kategori 2, kenaikan iuran kepada BPJS, pengaruh pemberlakuan UU ASN terkait usia batas pensiun PNS. Belanja pegawai diluar belanja gaji, dilakukan penghitungan kembali atas tambahan penghasilan bagi PNS yang didasarkan pada beban kerja, tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru PNS, serta biaya pemungutan pajak dan retribusi daerah.
  • Belanja Bunga, dianggarkan sesuai kebutuhan riil yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Grobogan.
  • Belanja Hibah diberikan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
  • Belanja Bantuan Sosial, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan, kepada kelompok masyarakat, kepada anggota masyarakat yang mengalami resiko sosial, bantuan sosial meliputi bantuan yang sudah direncanakan maupun yang belum terencana.
  • Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa hanya untuk anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa.
  • Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa untuk anggaran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, yang termasuk di dalamnya untuk Dana Alokasi Desa dan bantuan bersifat khusus guna percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, penunjang pemberdayaan masyarakat desa, penunjang penarikan PBB, serta sistem inovasi desa untuk desa inovatif.
  • Belanja Tidak Terduga dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

b). Kebijakan Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung untuk membiayai jenis-jenis kegiatan sebagai berikut:

  • Memantapkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pembangunan daerah, antara lain melalui:
    1. Peningkatan jalan dan jembatan ruas kabupaten.
    2. Pembangunan infrastruktur keciptakaryaan, tata ruang dan kebersihan.
    3. Peningkatan infrastruktur pengairan.
  • Memantapkan pembangunan di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi dan pelestarian sumberdaya alam dan lain-lain.
  • Memantapkan upaya tata kelola pemerintahan.

2. Target dan Realisasi Belanja

Secara keseluruhan target belanja Kabupaten Grobogan tahun 2014 sebesar Rp.1.788.253.908.250,- terealisasi Rp.1.645.804.824.542,- atau 92,03%, dengan perincian target Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.030.333.172.250,- terealisasi Rp.954.769.671.642,- atau 92,67% dan target Belanja Langsung sebesar Rp.757.920.736.000,- terealisasi Rp.691.035.152.900,- atau 91,18%.

Secara grafik target dan realisasi belanja pada APBD tahun 2014 dapat dilihat dalam grafik berikut :

 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Daerah

Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Daerah

Angka target dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Target dan Realisasi Belanja APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2014

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %
  BELANJA 1.788.253.908.250 1.645.804.824.542 92,03
A BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.030.333.172.250 954.769.671.642 92,67
1 Belanja Pegawai 899.369.262.750 836.117.897.297 92,97
2 Belanja Bunga 47.205.000 24.948.302 52,85
3 Belanja Subsidi 428.500.000 428.500.000 100,00
4 Belanja Hibah 35.697.294.000 31.803.253.608 89,09
5 Belanja Bantuan Sosial 9.292.624.000 7.368.471.000 79,29
6 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa 82.998.286.500 79.026.601.435 95,21
7 Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000 - -
B BELANJA LANGSUNG 757.920.736.000 691.035.152.900 91,18
1 Belanja Pegawai 46.913.940.766 43.297.113.900 92,29
2 Belanja Barang dan Jasa 372.349.363.230 347.215.856.333 93,25
3 Belanja Modal 338.657.432.004 300.522.182.667 88,74

Sumber : DPPKAD Kabupaten Grobogan. (angka sementara, belum diaudit BPK)

Belanja tidak langsung dalam APBD Tahun Anggaran 2014, lebih besar daripada belanja langsung yaitu sebesar 58,01%, sedangkan Belanja Langsung sebesar 41,99%. Komposisi ini dapat dilihat dalam gambar berikut:

Komposisi Belanja Daerah Tahun 2014 Komposisi Belanja Daerah Tahun 2014

Proporsi belanja daerah sebagaimana gambar di atas, merupakan indikasi yang menggembirakan, sehingga harapan masyarakat selama ini yang menuntut agar belanja langsung lebih dominan, sedikit demi sedikit bisa terwujud. Hal ini bisa dilihat dari proporsi belanja tidak langsung selama empat tahun terakhir yang cenderung mengalami penurunan, mulai dari 71,2% pada tahun 2010, pada tahun 2011 menjadi 65,1%, pada tahun 2012 sebesar 66,6%, pada tahun 2013 menjadi 56,04%, dan pada tahun 2014 sebesar 58,01%. Dengan menurunnya belanja tidak langsung, menjadikan belanja langsung yang merupakan belanja pembangunan membesar dan berakibat bertambahnya dana yang bersentuhan dengan masyarakat.

Selanjutnya penyerapan belanja langsung APBD Tahun Anggaran 2014 yang hanya mencapai 91,18% sebagaimana tabel di atas, disebabkan adanya penghematan-penghematan dari program kegiatan yang dilaksanakan dan terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

Kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan tersebut, disebabkan tidak cukup waktu untuk melaksanakan dan sebab lainnya. Kegiatan itu sebagian besar bersumber dari Bantuan Provinsi, yang disalurkan ke Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Akhir Tahun Anggaran 2014 dan pada saat APBD Perubahan telah ditetapkan, sehingga tidak tersedia waktu yang cukup untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Total anggaran yang kegiatannya tidak dilaksanakan sebesar Rp.5.399.121.000,-. Namun demikian, sebagian besar kegiatan telah dianggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2015.

Go to top