1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Prinsip kebijakan umum belanja daerah pada dasarnya menyesuaikan kemampuan keuangan yang dimiliki serta lebih memprioritaskan penyelenggaraan urusan wajib dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Grobogan. Perwujudan dari peningkatan kualitas kehidupan masyarakat antara lain peningkatan pelayanan dasar, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta pelayanan jaminan sosial.

Kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Grobogan disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang telah direncanakan. Adapun arah kebijakan belanja daerah pada tahun anggaran 2011 adalah sebagai berikut :

  1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun anggaran belanja berpedoman Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  2. Menyusun anggaran belanja dengan memperhatikan faktor efisiensi dan efektifitas terhadap pencapaian sasaran maupun targetnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, indikator kinerja yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
  3. Menyusun anggaran belanja sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah untuk maju dan berkembang, namun tetap bertumpu pada kemampuan daerah dalam menyediakan sumber-sumber dana untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
  4. Menyusun anggaran belanja berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang hendak dicapai oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Grobogan.

Kebijakan teknis anggaran belanja tidak langsung, adalah sebagai berikut :

  1. Belanja Pegawai yang dialokasikan dananya untuk gaji dan belanja pegawai berdasarkan prestasi kerja dengan asumsi kenaikan gaji pegawai tahun 2011 sebesar 15% serta adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan lain-lain;
  2. Belanja Hibah yang diberikan kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan, sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
  3. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  4. Belanja bantuan keuangan antara lain digunakan untuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa, di antaranya seperti Alokasi Dana Desa dan tambahan penghasilan Aparatur Pemerintah Desa.
  5. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi tercapainya keamanan dan ketertiban di daerah, seperti penanggulangan bencana alam dan bantuan sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya;

Sedangkan kebijakan teknis anggaran belanja langsung, adalah sebagai berikut :

  1. Belanja langsung program kegiatan pada setiap SKPD. Belanja ini diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
  2. Mendanai program kegiatan dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
  3. Mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, kependudukan, peternakan dan perikanan;
  4. Mendanai program dan kegiatan yang berkaitan dengan cukai dan tembakau.

 

2. Target dan Realisasi Belanja

Kabupaten Grobogan telah menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja dengan kemampuan anggaran terbatas yang disebabkan masih adanya beban belanja wajib yang masih tinggi. Kebijakan alokasi belanja telah mendasarkan pada prioritas program/kegiatan dengan pengendalian yang lebih baik dalam perencanaan dan pelaksanaannya untuk mencapai pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien. Hal itu tercermin dalam anggaran belanja yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Target Belanja Kabupaten Grobogan tahun 2011 adalah sebesar Rp1.240.184.215.721,00 dan realisasinya sebesar Rp1.173.213.711.868,00 atau 94,60% dengan perincian target Belanja Tidak Langsung sebesar Rp775.111.962.681,00 dan realisasi sebesar Rp763.713.596.921,00 atau 98,53% serta target Belanja Langsung sebesar Rp465.072.253.040,00 dan realisasi sebesar Rp409.500.114.947,00 atau 88,05%.

Secara garis besar target dan realisasi belanja pada APBD tahun 2011 dapat dilihat dalam grafik berikut :

Grafik-Perbandingan-Target-Dan-Realisasi-Belanja-Daerah-tahun-2011Grafik Perbandingan Target Dan Realisasi Belanja Daerah tahun 2011

 

Lebih lengkap target dan realisasi pendapatan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2011 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : Target dan Realisasi Belanja APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2011

Target-dan-Realisasi-Belanja-APBD-Kabupaten-Grobogan-Tahun-2011Sumber data: DPPKAD Kabupaten Grobogan.(belum diaudit BPK)

 

Dari total Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2011, komposisi belanja tidak langsung lebih besar daripada belanja langsung yaitu sebesar 65,10%, sedangkan Belanja Langsung sebesar 34,90%.

Komposisi Belanja Daerah tahun 2011 lebih jelas dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:

Komposisi-Belanja-Daerah-Tahun-2011Gambar : Komposisi Belanja Daerah Tahun 2011.

 

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2011 dalam aspek belanja daerah adalah sebagai berikut :

  1. Terdapat SKPD dalam melaksanakan kegiatan tidak konsisten dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA-SKPD, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran;
  2. Masih besarnya alokasi belanja yang terserap untuk belanja pegawai sehingga menyebabkan alokasi untuk belanja yang lain berkurang;
  3. Belum terciptanya tingkat efisiensi belanja sesuai yang tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD;
  4. Kebutuhan peningkatan ketersediaan infrastruktur memerlukan pembiayaan yang relatif besar yang belum proporsional dengan sumber-sumber pendapatan yang tersedia;
  5. Adanya kegiatan yang belum dapat dibiayai disebabkan oleh keterbatasan keuangan daerah;

 

Sedangkan solusinya antara lain :

  1. Perlunya kedisiplinan anggaran bagi SKPD agar mematuhi pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat dalam DPA-SKPD;
  2. Perlu dilakukan penghematan terhadap dana yang dialokasikan untuk belanja operasi guna dialokasikan ke belanja modal;
  3. Menyusun anggaran belanja dengan memperhatikan faktor efisiensi dan efektivitas terhadap pencapaian sasaran maupun targetnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan;
  4. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, belanja daerah hanya diperuntukkan untuk hal-hal yang benar-benar menjadi prioritas dan difokuskan pada implementasi program dan kegiatan yang mendesak;
  5. Kebijakan anggaran belanja benar-benar didasarkan pada arah dan kebijakan umum serta strategi dan prioritas APBD yang telah ditetapkan.

 

Go to top