Banjir yang berulang di Grobogan membutuhkan penanganan yang tidak hanya berfokus pada respons darurat, tetapi juga pada pencegahan melalui penataan ruang, pengelolaan lingkungan, perbaikan infrastruktur, dan kesiapsiagaan masyarakat.
Hal tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2026 yang dibuka Sekda Anang Armunanto di Aula BPBD, Selasa (20/10/2026).
FGD bertema kebijakan penataan ruang dan pengelolaan hutan untuk mitigasi banjir ini melibatkan perangkat daerah terkait, Kodim 0717/Grobogan, Polres Grobogan, BPDAS Pemali Jratun, Perhutani, dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB).
Secara geografis, Grobogan berada di kawasan lembah dan dilalui empat sungai strategis nasional, yakni Serang, Lusi, Tuntang, dan Jragung.
Kondisi geografis ini menjadi tantangan pengendalian banjir yang dapat memutus akses antarwilayah, merusak sarana, mengganggu layanan pendidikan dan kesehatan, serta menurunkan produktivitas pertanian.
Sekda menekankan bahwa risiko banjir berkaitan dengan berbagai faktor, mulai dari curah hujan dan kondisi sungai hingga kapasitas infrastruktur pengendali banjir, perubahan fungsi lahan di wilayah hulu, berkurangnya kawasan resapan, serta tata ruang dan drainase.
Mitigasi perlu diwujudkan melalui penentuan wilayah prioritas berdasarkan data dan kajian risiko, rekomendasi jangka pendek, menengah, dan panjang, serta tindak lanjut lintas perangkat daerah dengan pembagian tanggung jawab dan evaluasi yang jelas.
Peran masyarakat juga penting melalui kebersihan saluran air dan kesiapsiagaan di lingkungan masing-masing.
Ketua FPRB Abdul Malik menegaskan peran FPRB sebagai mitra strategis pemerintah yang menghubungkan lima unsur pentahelix, yaitu pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media.
Keterlibatan unsur-unsur ini diharapkan mendukung langkah mitigasi di lapangan.
Hasil diskusi diharapkan menjadi pijakan bagi tindak lanjut terukur dan berkelanjutan untuk memperkuat pencegahan dan kesiapsiagaan serta menekan risiko dan dampak banjir.
