Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi.
Tahapan ini menjadi bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam menjelaskan bagaimana anggaran dikelola serta menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Sekda Anang Armunanto mendampingi Bupati Grobogan Bapak Setyo Hadi menghadiri Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan dan Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025, Kamis (9/7/2026).
Melalui rapat tersebut, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Grobogan menyepakati Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan naskah persetujuan bersama oleh Bupati dan pimpinan DPRD.
Bupati menyampaikan bahwa setelah persetujuan bersama, Raperda beserta rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dievaluasi.
Tahapan tersebut menjadi bagian dari mekanisme pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan APBD tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan hasil pemeriksaan BPK.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas kerja sama selama proses pembahasan.
Berbagai masukan, saran, maupun catatan yang disampaikan dewan akan menjadi bahan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui proses pembahasan yang terbuka dan akuntabel, pemerintah daerah terus berupaya memastikan setiap kebijakan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya memenuhi ketentuan, tetapi juga memberikan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat Kabupaten Grobogan.
