Rapat Paripurna DPRD Grobogan: Bupati Setyo Hadi Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi Terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Rapat Paripurna DPRD Grobogan: Bupati Setyo Hadi Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi Terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Jawaban pemerintah daerah atas berbagai pandangan fraksi DPRD menjadi tahapan penting dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, sekaligus ruang untuk menyampaikan penjelasan dan tindak lanjut atas berbagai masukan yang disampaikan.

Dalam agenda tersebut, Bupati Grobogan menghadiri Rapat Paripurna ke-13 DPRD Kabupaten Grobogan yang membahas Pembicaraan Tingkat I Tahap Ketiga, yakni penyampaian jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025, Selasa (30/6/2026), di Gedung Paripurna DPRD Grobogan.

Dalam jawaban yang disampaikan, Bupati Grobogan Bapak Setyo Hadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai saran, masukan, dan pandangan yang diberikan selama pembahasan.

Menurutnya, seluruh masukan tersebut menjadi bagian dari upaya menyamakan persepsi dalam mewujudkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ke depan.

Pemerintah daerah juga memberikan penjelasan mengenai sejumlah komponen pendapatan dan belanja daerah yang memengaruhi capaian APBD Tahun Anggaran 2025, termasuk beberapa faktor yang mendorong peningkatan pendapatan maupun penyesuaian realisasi belanja.

Selain itu, perhatian juga diberikan pada hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SD dan SMP.

Pemerintah Kabupaten Grobogan menyiapkan langkah perbaikan melalui identifikasi wilayah yang masih memerlukan pendampingan, penguatan strategi pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, hingga pendampingan yang lebih terarah bagi satuan pendidikan.

Melalui pembahasan ini, pemerintah daerah berharap setiap masukan yang berkembang dalam proses legislasi dapat menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan program, sehingga tata kelola pemerintahan semakin akuntabel dan manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat.

Live CCTV
WiFi Publik
Lapor Bencana
Kembali ke Atas