Begitu penting keberadaan Lembaga Kemasyakatan di desa. Lebih dari itu masyarakat sebagai sekumpulan orang yang mendiami daerah tertentu. memiliki naluri untuk selalu bersama dan berkumpul dengan sesamanya. Dalam perkembangannya muncul berbagai kelompok sosial yang lahir dan terbentuk lembaga-lembaga. Lembaga kemasyarakatan itu berperan penting dalam proses kehidupan suatu kelompok sosial. Dengan mengetahui adanya lembaga-lembaga maka setiap orang dapat mengatur prilakunya menurut kehendak masyarakat

Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Grobogan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2009. Peraturan ini sebagai pelaksanaan Amanat Pasal 211 UU no 32 Tahun 2004, Pasal 97 PP No 72 tahun 2005. Pengertian lembaga kemasyarakatan menurut PP No 72 Tahun 2005 adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

Secara umum dalam melaksanakan tugasnya yaitu membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan masyarakat desa, tugas lembaga kemasyarakatan meliputi menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Ada sejumlah alasan yang secara garis besar merupakan perencanaan dan mengandung makna adanya keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan. Sejak dari melakukan analisis masalah, memikirkan bagaimana cara mengatasinya, memperoleh rasa percaya diri untuk mengatasi masalah, mengambil keputusan sendiri tentang alternatif pemecahan masalah apa yang ingin mereka atasi. Selanjutnya alasan itu berupa

  1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhandan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
  2. Perasaan yang lebih mempercayai kegiatan atau proram pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya. Masyarakat akan lebih mengetahui keadaan dan program tersebut serta akan mempunyai rasa memilikinya.
  3. Muncul anggapan bahwa suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam melaksanakan tugasnya, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi : penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan; penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotongroyong masyarakat; pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan pemberdayaan hak politik masyarakat. Selanjutnya tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan secara khusus disesuaikan berdasarkan jenis kelembagaannya.

Di sini perlu adalnya langkah penguatan Lembaga Kemasyarakaan di Desa dapat dilaksanakan dengan langkah :

Menempakan Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan fungsinya. Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk di desa/kelurahan adalah : Rukun Tetangga (RT); Rukun Warga (RW); Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK); Karang Taruna; Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K); dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Menurut pasal 26 s/d Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 8 Tahun 2009 Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan √°dalah :

RT / RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, berfungsi : Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya; Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga; Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat ; dan Penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

PKK Desa/Kelurahan mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, meliputi : menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten; melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati; menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati; menggali, menggerakan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan; melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera; mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja; berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan; membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat; melaksanakan tertib administrasi; dan mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat. TP PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya berfungsi : penyuluh dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya. Karang Taruna dalam melaksanakan tugasnya berfungsi : penyelenggara usaha kesejahteraan sosial; penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat; penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan; penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya; penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda; penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga kemasyarakatan lainnya mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Faktor yang menentukan keberhasilan penguatan kelembagaan adalah adanya kemampuan dari Sumber daya manusia dalam kelembagaan itu sendiri. Untuk itu dalam rekruitmen pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana diatur pasal 10 perda no 8 tahun 2009 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dapat membaca dan menulis serta berbahasa Indonesia; berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun atau sudah pernah menikah kecuali bagi Pengurus Karang Taruna; telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Desa/Kelurahan setempat; dan bukan Perangkat Desa/Kelurahan setempat. Selain harus memenuhi persyaratan tersebut pengurus Lembaga Kemasyarakatan dilarang merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Masa bakti kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan di desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. Masa bakti kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Di samping itu penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa, serta penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Dengan demikian keberadaan Lemabaga Kemasyarakat dapat berfungsi sebagai mana mestinya demi kelancaran pembangunan dan membantu dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (Khaelani)

lembaga_masy

Kekompakan lembaga kemsyarakatan desa membawa pengaruh besar dalam keberhasilan dan kelncaran pembngunn di desa. Tampak Kepala desa Jatipecaron periode 2013-2019 Abdul Jalil Berfoto bersama M. Syukur roji Kades yang baru saja habis masa baktinya bersama perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat sebagi bentuk kerukunan dalam lembaga kemasyrakatn di desa tersebut (foto : GB/Khael

Go to top