kartu tani dpnPendataan dan validasi jumlah petani yang ada di seluruh Jawa Tengah diharapkan bisa rampung akhir bulan Mei ini. Demikian disampaikan Kepala Biro Bina Produksi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Peni Rahayu saat sosialisasi Kartu Tani kepada para pengecer, dan distributor pupuk yang dilangsungkan di Gedung Riptaloka, Setda Grobogan, Jumat (20/5/2016).

Acara sosialisasi dibuka Bupati Grobogan Sri Sumarni. Hadir pula dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Pertanian TPH Grobogan Edhie Sudaryanto dan pejabat terkait lainnya.
Menurut Peni, salah satu faktor penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi disebabkan belum adanya data kebutuhan dan penyaluran yang valid. Data tersebut mengacu pada rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK).
“RDKK ini sempat menjadi persoalan serius dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Sebab, data yang ada pada RDKK banyak yang tidak nyambung ketika dicocokkan dengan KTP. Oleh sebab itu, kita lakukan validasi supaya data petani dalam RDKK itu akurat,” jelasnya.
Setelah data RDKK tepat maka akan segera diterbitkan kartu tani. Dimana, fungsi kartu tersebut untuk penebusuan pupuk bersubsidi.
Dijelaskan, sebelumnya petani harus membeli pupuk dengan uang di pengecer atau kios. Setelah memiliki kartu tani maka harus digunakan untuk menebusnya sesuai dengan kuota yang ada dalam data dari rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK).
”Kartu Tani baru dipakai untuk penebusan pupuk bersubsidi. Untuk mekanismenya kita bekerjasama dengan BRI,” jelas Peni.
Menurutnya, kartu tani yang dimiliki petani hanya bisa digesek atau dipakai pada pengecer dimana mereka terdaftar untuk mendapatkan pupuk. Sehingga, petani tidak bisa membeli pupuk lewat pengecer di tempat lain diluar alokasi yang sudah ditentukan.
Terkait dengan adanya kartu tani itulah pihaknya mengundang para distributor dan pengecer untuk memberikan pemahaman dengan pola baru penyaluran dan penebusan pupuk bersubsidi tersebut. DNA