protes dpnProtes kondisi jalan yang dilakukan warga Desa Tanjungharjo, Kecamatan Ngaringan beberapa hari lalu direspon Bupati Grobogan Sri Sumarni. Hal itu dibuktikan dengan adanya kunjungan lapangan yang dilakukan bupati untuk menindaklanjuti protes warga jalan tersebut, Senin (25/7/2016).

Usai meninjau lokasi, Bupati menjanjikan kalau perbaikan jalan alternatif Grobogan Pati-Blora itu akan dianggarkan dalam APBD 2017 mendatang. Namun, perbaikannya akan dilakukan secara bertahap.
”Seperti kita tahu, dana APBD terbatas. Jadi perbaikannya akan dilakukan bertahap,” ungkapnya.
Menurut bupati, perbaikan infrastruktur jalan memang jadi prioritas utama. Sebab, sejauh ini masih banyak ruas jalan kabupaten yang kondisinya rusak.
Dari sekitar 800 km jalan di Grobogan, baru terbangun sekira 40 persennya saja. Sehingga masih ada 60 persen ruas jalan yang tersebar di 19 kecamatan buuh sentuhan perbaikan.
Untuk bisa menuntaskan perbaikan jalan harus dilakukan bertahap sesuai APBD yang ada. Dia berharap agar pemprov dan pusat ikut membantu menyalurkan dana perbaikan jalan diwilayahnya.
”Ruas jalan yang ada disini memang panjang karena wilayah Grobogan sangat luas. Kami mohon agar Pemerintah Provinsi dan Pusat ikut memperhatikan persoalan ini. Kalau tidak ada uluran dari provinsi dan pusat kami tidak bisa bergerak cepat,” ujarnya.

Namun, kami tetap berusaha karena pembangunan infrastruktur menjadi utama,” lanjut dia.
Sementara, menurut data di Dinas Bina Marga Grobogan, dari sekitar 800 Km jalan di Grobogan, baru terbangun sekira 40%-nya saja. Dengan begitu, masih ada 60% yang tersebar di 19 kecamatan belum dibangun.

Kalau tidak ada bantuan dari Pemerintah Provinsi maupun pusat, kami tidak bisa melakukan pembangunan dengan cepat. Jadi semuanya harus bertahap,” kata Sri Sumarni.

dengan menanami pohon di jalan alternatif Grobogan Pati-Blora di Desa Tanjungharjo, Kecamatan Ngaringan, Bupati Grobogan Sri Sumarni langsung turun meninjau lokasi tersebut, kemarin. Bupati merencanakan pembangunan jalan tersebut akan dianggarkan dalam APBD 2017. Namun, itu dilakukan secara bertahap.
”APBD kami terbatas. Kalau tidak ada bantuan dari Pemerintah Provinsi maupun pusat, kami tidak bisa melakukan pembangunan dengan cepat. Jadi semuanya harus bertahap,” kata Sri Sumarni.
Setelah dilantik empat bulan lalu, Sri Sumarni langsung gerak cepat. Pembangunan insfrastruktur menjadi prioritas programnya. Hanya saja, luas Grobogan yang merupakan daratan terluas di Jawa Tengah dan minimnya anggaran menjadi kendala utamanya.
”Kami mohon agar Pemerintah Provinsi dan Pusat ikut memperhatikan persoalan ini. Grobogan ini mempunyai wilayah dengan daratan terluas di Jawa Tengah. Kalau tidak ada uluran dari Provinsi dan Pusat kami tidak bisa bergerak cepat. Namun, kami tetap berusaha karena pembangunan infrastruktur menjadi utama,” lanjut dia.
Sementara, menurut data di Dinas Bina Marga Grobogan, dari sekitar 800 Km jalan di Grobogan, baru terbangun sekira 40%-nya saja. Dengan begitu, masih ada 60% yang tersebar di 19 kecamatan belum dibangun.