musrenbang dpnBupati Grobogan Sri Sumarni meminta agar perlu ada terobosan yang harus dilakukan guna mendatangkan investor diwilayahnya. Salah satunya, kebijakan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang ada selama ini perlu dievaluasi.

Menurutnya, dalam penyusunan RTRW perlu disesuaikan dengan peraturan terbaru dan kondisi sosial masyarakat. Dengan demikian, nantinya tidak ada persoalan yang muncul jika ada investor yang ingin membuat usaha di Grobogan.
“Kebijakan RTRW ini perlu dikaji dan dievaluasi. Harapannya, adanya evaluasi ini bisa menarik minat para investor masuk kesini,” kata bupati, saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Gedung Riptaloka, Rabu (27/7/2016)
Bupati menegaskan, dengan masuknya banyak investor maka bisa jadi salah satu solusi menurunkan angka kemiskinan. Sebab, jika usaha baru muncul maka banyak tenaga kerja yang bisa terserap.
Sementara itu, Kasi statistik data dan informasi Bappeda Jateng, Djoko Sarwono mengatakan Grobogan merupakan salah satu dari 15 daerah yang masuk dalam zona merah kemiskinan. Dengan perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan.
”Kami berharap RPJMD dapat segera tersusun, agar rencana pembangunan dapat cepat terealisasi. Angka kemiskinan juga diharapkan dapat ditekan dengan pembangunan tersebut,” ujarnya.
Kepala Bappeda Grobogan, Pudjo Al Bachrun menambahkan, sebenarnya angka kemiskinan di Grobogan sudah menurun dibandingkan beberapa waktu sebelumnya. Namun, angka kemiskinan saat ini sebesar 13,86 persen masih berada di zona merah. Sebab, rata-rata angka kemiskinan nasional sekitar 10,96 persen saja.