pelunasanPBBBupati Sri Sumarni melangsungkan acara halal bihalal dengan camat dan Kades di pendapa kabupaten, Rabu (5/7/2017) malam. Selain bupati, hadir pula Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto dan Ketua Komisi D DPRD Jateng Alwin Basri. Tampak pula, Sekda Moh Sumarsono dan sejumlah pejabat Pemkab Grobogan.

Dalam kesempatan itu, bupati meminta para kepala desa (Kades) agar betul-betul menyetorkan pajak atas kegiatan yang dilakukan. Terutama pajak bumi dan bangunan (PBB) yang sudah dipungut dari masyarakat. Hal itu perlu dilakukan supaya terjadi penyimpangan dengan uang pajak tersebut.
“Segera setorkan pajak yang sudah dibayarkan. Kepada semua kades dan perangkat saya tekankan agar tidak bermain-main dengan pajak. Pak Camat saya minta juga memonitor ke lapangan,” tegasnya.
Bupati menegaskan, pada tahun 2016 masih ada 39 desa/kelurahan yang belum lunas PBB. Dia meminta agar masalah tersebut bisa segera diselesaikan. Kemudian, pada tahun ini seluruh desa dan kelurahan ditargtekan bisa lunas PBB.
“Kalau PBB tidak bisa lunas dampaknya cukup banyak. Karena terkait dengan penilaian kinerja,” tegasnya.
Ia menambahkan, selama ini setoran pajak merupakan komponen penting berlangsungnya roda pemerintahan. Sebab, 70 persen anggaran belanja pemerintah bersumber dari pendapatan pajak. Jika pendapatan pajak meningkat maka alokasi belanja untuk pemerintah pusat maupun daerah juga ikut naik. DNA

Go to top