PPIDimbau 1Para pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di semua SKPD mendapat pemahaman mengenai keterbukaan informasi publik (KIP). Pemahaman itu diberikan setelah adanya Peraturan Bupati Grobogan No 44 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi.

“Dengan diaturnya kembali pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi maka semua pejabat PPID utama dan pembantu perlu mendapat pemahaman supaya bisa menjalankan tugasnya dengan baik,” kata Sekda Grobogan Moh Sumarsono, saat membuka kegiatan di gedung Riptaloka, Senin (18/12/2017).

Acara sosialisasi Perbup tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Grobogan Wiku Handoyo. Sosialisasi menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Jateng Nur Fuad.

Acara sosialisasi itu perlu dilakukan agar para PPID lebih memahami KIP yang sudah diatur dalam undang-undang. Yakni, Undang-undang No 14 tahun 2008. Dengan adanya aturan ini salah satunya adalah mewajibkan bagi badan publik untuk membuka akses informasi pada masyarakat.

“Sejauh ini, masih banyak yang belum paham benar adanya KIP ini. Kita harapkan melalui kegiatan ini pemahaman tentang KIP bisa makin lengkap,” jelas Kadinas Infokom Wiku Handoyo.

Anggota Komisi Informasi Provinsi Jateng Nur Fuad menambahkan, pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi bagi pemerintah daerah bisa dilakukan dengan membentuk PPID yang memiliki beberapa tugas. Antara lain, menyusun dan menyiapkan dan menyiapkan laporan kebijakan serta informasi dan dokumentasi. PPID juga punya tugas melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi. DNA