angkakmtianibu18Bupati Grobogan Sri Sumarni meminta semua stakeholder ikut mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk menekan angka kematian ibu (AKI) saat menjalani proses persalinan dan angka kematian bayi (AKB) baru lahir. Hal itu disampaikan bupati saat menghadiri Pertemuan Penguatan Komitmen dalam Rangka Menurunkan Kematian Ibu dan Kematian Bayi di Kabupaten Grobogan yang dilangsungkan di Hotel Grand Master, Kamis (27/9/2018).

Permintaan itu dilontarkan terkait masih tingginya AKI dan AKB di Grobogan sampai sekarang. Dari data yang ada, untuk AKI di Grobogan menduduki rangking pertama di tingkat Jawa Tengah. Sedangkan AKB berada pada urutan kedua.

Bupati menegaskan, jumlah kematian ibu pada tahun 2016 sebanyak 28 kasus. Kemudian, tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 18 kasus. Namun, kematian ibu pada tahun 2018 sampai bulan Agustus sudah ada 24 kasus.

“Kondisi ini tentunya sangat memperihatinkan. Masalah ini, menjadi perhatian serius dari Pemkab Grobogan . Oleh sebab itu, kita butuh dukungan semua pihak untuk menangani masalah ini,” katanya.

Menindaklanjuti masalah tersebut perlu kepedulian semua untuk ikut berupaya menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Hal tersebut tidak mungkin bisa diselesaikan sendiri oleh jajaran Dinas kesehatan.

“Oleh sebab itu saya mengajak bapak dan ibu sekalian untuk melaksanakan tekad dan komitmen upaya-upaya penurunan kasus kematian ibu dan kasus kematian bayi di Kabupaten Grobogan,” sambung bupati.

Lebih lanjut dikatakan, selain menggandeng berbagai pihak, upaya Pemkab Grobogan dilakukan dengan menyiapkan sebuah peraturan daerah Perda yang tujuan utamanya untuk menekan AKI/AKB tersebut.

“Kita sudah punya sebuah Perda tentang Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita. Perda ini ditetapkan pada akhir tahun 2016 lalu,” jelasnya.

Menurutnya, Perda baru ini diperlukan dengan tujuan utama untuk menurunkan AKI/AKB yang masih muncul tiap tahun. Dari kondisi itu, salah satu upayanya adalah membuat sebuah Perda. Keberadaa Perda itu diperlukan sebagai landasan hukum dalam kegiatan penyelenggaraan perlindungan ibu dan bayi.

Meski begitu, upaya menurunkan AKI/AKB ini memang tidak akan selesai dengan terbitnya sebuah Perda. Tetapi harus dilakukan bersama banyak pihak. Termasuk dari pihak suami dan keluarga.

Selain itu, upaya edukasi juga perlu dilakukan lebih banyak lagi. Misalnya, persepsi melahirkan itu merupakan sebuah proses alamiah harus dirubah.

"Melahirkan itu bukan sekedar proses alamiah semata. Tetapi, disertai dengan resiko yang besar. Dimana, nyawa jadi taruhannya dalam proses melahirkan ini. Dengan pemahaman ini, selama hamil harus ada perhatian lebih supaya anak dan ibu bisa selamat ketika melahirkan," tegasnya.