Pakar Hukum Prof Moh Mahfud MD hadir memberikan penyuluhan hukum yang dilangsungkan di gedung Riptaloka, Setda Grobogan, Senin (29/10/2018).

Penyuluhan yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum itu mengambil tema “Memahami Hukum Administrasi Negara dengan Tindakan Pemerintahan yang Koruptif.

Acara penyuluhan dibuka langsung oleh Bupati Grobogan Sri Sumarni. Hadir pula, para pimpinan Forkompinda Grobogan, kepala OPD, kepala bagian dan camat.

Mahfud MD menyatakan, ada perbedaan yang cukup tajam antara birokrasi di Indonesia pada zaman dulu dan kedepan. Pada era dulu dinilai sebagai birokrasi yang korup, sewenang-wenang, merasa sebagai penguasa bukan pelayan dan bernuansa KKN. Sedangkan birokrasi kedepan adalah good governance dan clean government, dari menguasai menjadi melayani.

“Pemda dan birokrasinya harus mandiri, kreatif dan inovatif serta harus melibatkan peran serta masyarakat,” tegas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 itu.

Mahfud menyatakan, Indonesia adalah negara hukum dan memiliki dua lembaga yudikatif, yakni MA dan MK. Dengan sistem ini maka rakyat maupun pemerintah bisa diadili secara hukum. Pejabat pemerintah bisa diadili sesuai dengan jenis perbuatannya.

“Jenis peradilan untuk pemerintah dilakukan jika ada tiga perbuatan. Regelings yang berkiatan dengan perundang-undangan diadili dengan judicial review (MK dan MA). Beschikking atau keputusan diadili dengan peradilan administrasi (PTUN) dan materialedaad atau perbuatan hukum perdata diadili di peradilan umum,” jelasnya.

Menurut Mahfud, ada beberapa alasan terjadinya sengketa administrasi ke PTUN. Yakni, adanya pelanggaran hukum, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang serta pelanggaran asas umum pemerintahan yang baik.

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga sempat menyinggung tentang pelanggaran etika pemerintahan. Dimana, banyak orang melanggar etik tetapi mengaku tidak bersalah.

“Kita jangan hanya takut melanggar hukum yang bersanksi heteronom. Tetapi juga harus takut melanggar moral dan etika yang bersanksi otonom. Sebab, hukum itu pada dasarnya adalah moral dan etika yang dinormakan,” imbuhnya.

Bupati Grobogan Sri Sumarni berharap, dengan adanya penyuluhan hukum makin menambah wawasan dan pengetahun bagi para pejabat yang hadir. Dengan demikian, upaya untuk mewujudkan good governance dan clean government akan lebih mudah dicapai.

“Kami berterima kasih sekali pada Bapak Prof Mahfud MD yang sudah bersedia meluangkan waktunya hadir di Grobogan. Semoga, apa yang disampaikan tadi bisa membawa manfaat positif bagi kita semua,” katanya.