Pemkab Grobogan mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Penghargaan ini diberikan seiring keberhasilan Pemkab Grobogan meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tiga tahun berturut-turut. Yakni, LKPD 2015, 2016 dan 2017.

Penyerahan penghargaan itu dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada Bupati Grobogan Sri Sumarni di Semarang, Rabu (31/10/2018). Ikut mendampingi gubernur, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jateng Sulaimansyah. Selain Grobogan, ada beberapa kabupaten/kota lainnya yang mendapat penghargaan serupa.

Penyerahan penghargaan dilakukan sebelum acara Rapat Koordinasi Kantor Ditjen Perbendaharaan Jawa Tengah dengan tema “Dedikasi Bersama Mengawal Akuntabilitas Keuangan Daerah untuk Jawa Tengah Kuat”.

Prestasi kali ini, merupakan opini WTP ketiga kalinya yang berhasil diraih Pemkab Grobogan. Dua opini WTP sebelumnya, didapat atas pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2015 dan 2016.

“Penghargaan ini sangat membanggakan. Saya mengucapkan terimakasih kepada jajaran eksekutif dan legislatif sehingga bisa tiga kali dapat opini WTP turut dan akhirnya mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan,” kata Bupati Sri Sumarni.

Ia juga mengapresiasi kinerja semua pihak atas pencapaian prestasi tersebut. “Prestasi ini merupakan kerja keras kita semua. Untuk selanjutnya prestasi WTP ini harus kita pertahankan terus setiap tahun,” cetusnya.

Sementara itu, Gubernur Ganjar Pranowo berpesan kepada seluruh Kepala Daerah yang hadir dalam rakor untuk selalu waspada terhadap potensi atau celah korupsi di era digital. Gubernur ingin dengan pemberian penghargaan dari Menteri Keuangan ini, kualitas pengelolaan keuangan daerah bisa semakin baik dan jauh dari korupsi.

“Saya senang dan bangga karena ada perbaikan kualitas, membangun kesadaran diri melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Pertahankan dan tingkatkan,” kata Ganjar Pranowo.

Selain itu, Gubernur juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan target, jika selama ini pemerintah daerah hanya berorientasi menciptakan good government harus diubah menjadi clean government. Karena clean government lah yang diharapkan masyarakat saat ini.