Bupati Grobogan Sri Sumarni menyatakan, tuntutan pelayanan saat ini lebih bersifat terbuka dan berbasis tehnologi informasi yang menuntut proses penyelesaian secara cepat, tepat dan transparan serta bebas dari pungutan liar. Hal itu disampaikan bupati dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan administrator dan pengawas yang dilangsungkan di pendapa kabupaten, Jumat (4/1/2019).

Pelantikan pejabat baru dihadiri Sekda Grobogan Moh Sumarsono, kepala OPD, camat dan perwakilan FKPD. Jumlah pejabat baru yang dilantik sebanyak 109 orang, terdiri dari pejabat eselon III dan IV.

Menurut bupati, untuk memenuhi tuntutan pelayanan maka dibutuhkan kerja keras, cerdas, kompak dan cepat. Selain itu, juga diperluka sentuhan manajemen, karakter kepemimpinan dan teknik operasional yang lebih profesional.

“Semua pejabat baru saya minta agar segera memahami tugas pokok dan fungsi jabatan masing-masing, dan melaksanakan program serta kegiatan yang telah direncanakan. Saya minta para pejabat baru agar berusaha membuat inovasi demi kemajuan daerah. Pejabat baru ini kebetulan masih muda-muda jadi harus punya banyak inovasi,” tegasnya.

Bupati juga meminta pada Kepala OPD untuk senantiasa memberikan keteladanan, mampu memberikan motivasi kepada seluruh pegawainya serta harus mampu berinovasi dalam menghadapi masalah dan menjalankan tupoksinya.

“Tingkatkan kinerja dan disiplin, tingkatkan efektivitas dan efisiensi sumberdaya organisasi. Hindari praktek KKN, pungli dan gratifikasi dalam setiap jenis pekerjaan,” pesannya.

Bupati menambahkan, pelantikan pejabat baru ini dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi perangkat daerah. Terutama untuk mengisi kekosongan yang disebabkan adanya sejumlah pejabat yang pensiun. Terkait dengan kondisi tersebut, perlu dilakukan penataan agar roda pemerintahan bisa berjalan maksimal.

“Pelantikan pejabat baru, baik rotasi maupun promosi merupakan sebuah hal yang biasa. Hal ini kita lakukan sesuai kebutuhan,” imbuhnya.