Pengelolaan keuangan desa pada tahun 2019 mengalami perubahan dengan terbitnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Seiring adanya aturan baru tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kemendagri telah mengembangkan aplikasi siskeudes versi 2.0.

Terkait dengan kebijakan itu, Pemkab Grobogan memfasilitasi terselenggaranya Workshop Implementasi Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes versi 2.0 di pendapa kabupaten Grobogan, Rabu (16/1/2019). Workshop yang diikuti para kepala desa dan camat itu dibuka Bupati Grobogan Sri Sumarni. Hadir pula, pimpinan FKPD, Sekda Grobogan Moh Sumarsono dan para pejabat terkait.

Sekda Grobogan Moh Sumarsono menyatakan, sejauh ini, pengelolaan keuangan desa tidak dilakukan manual dan sudah menggunakan aplikasi, yakni aplikasi Simkeudes Pro. Sejauh ini, pengelolaan dengan aplikasi tersebut tidak ada masalah dari hasil audit pihak BPK. Meski demikian, dengan adanya aplikasi terbaru maka Pemkab Grobogan akan menyesuaikan.

“Aplikasi terbaru ini tentunya ada penyempurnaan dari aplikasi sebelumnya. Kita nantinya akan segera mengimplemetasikan aplikasi terbaru dalam pengelolaan keuangan desa,” kata Sumarsono.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I BPKP Jateng Adi Gemawan menyatakan, melalui aplikasi baru tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan di desa dapat lebih mudah dalam mengakomodasi peraturan yang baru. Meski demikian, pada tahun 2018 lalu, belum semua kabupaten/kota di Jateng mengimplementasikan penggunaan aplikasi siskeudes versi 2.0 tersebut. Yakni, Kabupaten Grobogan dan Wonosobo.

“Kami harapkan, pada tahun 2019 ini, penggelolaan keuangan desa di Grobogan sudah pakai aplikasi tata kelola keuangan desa terbaru ini,” katanya.

Menurutnya, aplikasi versi terbaru tersebut digunakan dalam pengelolaan keuangan desa, mulai dari proses perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 di seluruh desa di Indonesia. Pihaknya meminta agar pemerintah kabupaten/kota harus segera mengimplementasikan aplikasi tersebut. Sebab, dalam aplikasi terbaru ini sudah mengakomodir adanya beberapa perubahan yang tidak tercakup dalam aplikasi versi sebelumnya.

Selain dari BPKP Jateng, ada beberapa narasumber lainnya yang dihadirkan dalam workshop tersebut. Yakni, anggota Komisi IX DPR RI Donny Imam Priyambodo yang menyampaikan materi Implementasi UU No 6 Tahun 2014 untuk kesejahteraan rakyat.

Kemudian, Kepala Sub Auditor Jateng 2 BPK Perwakilan Jateng Ahmad Adib Susilo dengan materi kebijakan dan fokus pemeriksaan keuangan daerah dan desa. Satu narasumber lagi adalah Direktur Binmas Polda Jateng Kombes Budi Utomo yang menyampaikan tentang peran Polri dalam mengawal pembangunan desa.