Bupati Grobogan Sri Sumarni meminta agar pemerintah tidak melakukan impor jagung. Menurut bupati, berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, tiga bulan pada awal tahun ini ada panen jagung seluas 43.404 hektar. Rinciannya, pada Januari terdapat 2.361 hektar, Februari ada 24.508 hektar, dan Maret seluas 16.535 hektar dengan hasil panen sekitar 269.104,8 ton.

Dengan kondisi ini, bupati meminta agar pemerintah pusat, dalam hal ini Bulog maupun Menteri Perdagangan untuk membatalkan rencana impor tersebut. Dengan demikian, para petani bisa menikmati hasil panen dengan harga yang bagus.

“Saat ini harga jual jagung masih cukup bagus untuk petani, yakni sekitaran Rp 5.200 per kilo. Selama ini juga Kabupaten Grobogan sudah menjadi lumbung pangan dan menjadi suplai untuk kebutuhan Jateng maupun Nasional. Oleh sebab itu, pemerintah kalau bisa jangan impor jagung,” kata bupati saat melangsungkan panen jagung di Desa Telawah, Kecamatan Karangrayung, Kamis (31/1/2019).

Acara panen juga dihadiri Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian RI Agung Hendriadi, pimpinan FKPD, Kepala Dinas Pertanian Grobogan Edhie Sudaryanto, dan sejumlah pejabat terkait.

Menurut bupati, Kabupaten Grobogan selama ini merupakan salah satu lumbung jagung. Dimana, produksi jagung di Kabupaten Grobogan menyumbang 29,3 persen dari produksi jagung Jawa Tengah dan 2,8 persen dari produksi jagung nasional.

Sementara itu, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian RI Agung Hendriadi juga sependapat dengan bupati. Ia mengatakan, selama ini suplai jagung dari Jawa Tengah maupun Grobogan dinilai cukup bagus dan sudah bisa memenuhi kebutuhan peternak besar dan kecil.

“Kalau sudah menghadapi panen seperti ini maka tidak perlu impor lagi. Pada kisaran dua minggu kedepan bisa mencapai kebutuhan. Jadi impor tidak perlu lagi asal hasil panen petani baik,” ujarnya.