Acara pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dilakukan empat OPD di gedung Riptaloka, Setda Grobogan, Selasa (12/2/2019). Keempat OPD ini adalah BPPKAD, Inspektorat, BKPPD dan Kecamatan Klambu.

Pencanangan pembangunan zona integritas disaksikan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jateng Acim Dartasim dan Sekda Grobogan Moh Sumarsono. Hadir pula, perwakilan dari FKPD dan pejabat terkait lainnya.

Pencanangan pembangunan zona integritas diawali dengan deklarasi yang dilakukan bergantian oleh asing-masing kepala OPD dan ditirukan oleh para pegawai. Setelah deklarasi dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama oleh kepala OPD. 

Sekda Grobogan Moh Sumarsono menyatakan, Acara tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang bebas korupsi, bersih dan melayani sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik.

Dijelaskan, dalam rangka peningkatan pelayanan publik, pemerintah telah menerbitkan peraturan yang menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama. Yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, Pemkab Grobogan sudah merencanakan untuk membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM.

“Beberapa waktu sebelumnya, sudah ada tiga OPD yang melakukan pencanangan pembangunan zona integritas. Yakni, RSUD Purwodadi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Hari ini tadi ada empat OPD lagi,” katanya.

Sementara itu, Acim Dartasim sempat memberikan arahan tentang standar pelayanan publik yang harus dipenuhi sebagai salah satu komponen untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih. Menurutnya, pemenuhan standar pelayanan dapat mencegah terjadinya kesalahan administrasi dan korupsi yang bisa dilakukan pelaksana maupun penyelenggara layanan.

“Ombudsman mengapresiasi komitmen bersama dari Pemkab Grobogan untuk membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Diharapkan komitmen ini bisa dilaksanakan sebaik-baiknya sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik,” katanya.