Bupati Grobogan Sri Sumarni menegaskan, para petani tidak perlu khawatir mengalami kesulitan dalam mendapatkan pupuk bersubsidi. Soalnya, alokasi pupuk yang didapat pada tahun dinilai mencukupi.

“Saat ini banyak petani mulai membutuhkan pupuk karena sebagian sudah masuk musim tanam padi kedua atau MT II. Hal ini sudah kita perhitungkan dan kebutuhan pupuk semaksimal mungkin akan dicukupi,” tegas bupati dalam rakor Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Grobogan yang dilangsungkan di gedung Riptaloka, Selasa (5/3/2019).

Rakor juga dihadiri perwakilan FKPD terkait, para anggota KP3 hingga level kecamatan, perwakilan BRI, Disperindag, bagian perekonomian, penyuluh, produsen dan distributor pupuk.

Menurut bupati, sebagian besar jatah kartu tani yang digunakan untuk penebusan pupuk bersubsidi oleh petani memang sudah dibagikan sejak tahun 2017 lalu. Namun, dalam perjalanannya masih terdapat kendala sehingga penggunaan kartu tani belum bisa dilakukan optimal. 

Penyebabnya, ada yang terkendala sambungan internet. Kemudian, belum diaktivasinya kartu tani sehingga tidak bisa digunakan transaksi. Selain itu, banyak yang tidak bisa mengoperasikan kartu pada alat gesek elektronik. Berdasarkan data yang ada, jumlah petani yang terverifikasi sebanyak 201.138 orang. Hingga akhir tahun 2018 lalu, jumlah kartu tani yang sudah terbagi ada 181.705 kartu atau sekitar 90 persen.

Untuk jumlah kartu tani yang belum terdistribusi sebanyak 19.523 kartu. Belum bisa diserahkannya kartu tani ini kepada petani disebabkan beberapa alasan. Antara lain, orangnya sudah meninggal, pindah tempat tinggal, kerja di luar kota dan ada yang tidak mau menerima kartu tani.

Terkait dengan kondisi di lapangan, bupati meminta agar untuk sementara, petani yang sudah punya kartu tani masih bisa menebus secara tunai seperti sebelumnya. Nanti, jatah pupuk petani harus dicatat sehingga datanya jelas.

“Jadi, sambil jalan, bisa pakai penebusan seperti biasa dulu. Nanti pengecer wajib mencatat transaksinya untuk dilaporkan ke dinas pertanian dan admin kartu tani. Demikian pula dengan petani yang belum dapat kartu tani tetapi sudah terdata dalam RDKK juga bisa menebus pupuk secara manual,” katanya.

Ia menyatakan, penggunaan kartu tani untuk menebus pupuk bersubsidi merupakan sebuah kebijakan baru. Jadi, memang butuh waktu bagi para petani untuk bisa menggunakan kartu tani yang pengoperasiannya berbasis teknologi tersebut.