Sebanyak 470 orang menerima Surat Keputusan (SK) dan Surat Penugasan (SP) CPNS di lingkup Pemkab Grobogan. Penyerahan SK ini diberikan secara simbolis oleh Bupati Grobogan Sri Sumarni di pendapa kabupaten, Senin (18/3/2019).

CPNS yang menerima SK ini merupakan hasil pengisian formasi tahun 2018. Sebagian CPNS tersebut ada yang berasal dari honorer K2 dan pelamar umum CPNS tahun 2018.

“Saya merasa berbahagia dan bersyukur karena pada tahun ini Kabupaten Grobogan mendapatkan tambahan personil sejumlah 470 orang. Semoga dengan bertambahnya dukungan personil dengan latar belakang disiplin ilmu yang beragam dapat menjadi energi dan harapan baru bagi Kabupaten Grobogan supaya menjadi lebih baik lagi,” kata bupati.

Menurut bupati, setelah mendapat SK, masih ada satu tahapan lagi yang harus ditempuh para CPNS tersebut untuk dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak penuh. Yaitu dengan mengikuti dan menyelesaikan diklat prajabatan dan latsar CPNS secara baik dan harus lulus sesuai dengan ketentuan.

Hal ini sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang No. 5 tahun 2019 tentang Aparatur Sipil Negara dan Menunjuk pasal 63 ayat (3) dan ayat (4), CPNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 tahun yang dilaksanakan melalui proses kediklatan. Yaitu diklat prajabatan bagi CPNS K2 dan latsar bagi CPNS formasi umum.

“Rencananya, pada bulan April 2019 akan dilaksanakan prajabatan dan latsar CPNS bekerjasama dengan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Hal ini hendaknya perlu diperhatikan dengan serius,” tegasnya.

Bupati memenita kepada para CPNS baru untuk terus belajar dan memberikan perubahan baik dalam unit kerja ataupun bagi institusi. Reputasi Indonesia saat ini belum melayani, belum efisien atau masih korupsi.

“Jadi jangan anda merasa Anda sudah masuk di satu institusi dan Anda tidak perlu berkontribusi terhadap sesuatu," sambungnya.

Sebagai birokrat, PNS harus memberikan perubahan kepada institusi. Tentu saja, perubahan tersebut harus menuju ke hal yang baik. Jangan sampai PNS tidak melakukan apa-apa dan tak ada perubahan sehingga dalam lima tahun menjadi PNS tidak ada perbaikan apapun.

"Masing-masing Anda harus menjadi bagian dari perubahan. Saya akan sampaikan jangan pernah sesudah Anda menjadi bagian birokrasi dalam 5 tahun Anda justru menjadi makin bodoh," jelasnya.