Sekeretaris Daerah Grobogan Moh Sumarsono meminta para kepala desa (kades) agar mengalokasikan sebagian dana desa dari APBN untuk kegiatan diluar pembangunan infrastruktur. Diantaranya adalah untuk program rehab rumah tidak layah huni (RTLH) dan penanggulangan stunting pada balita.

“Pembangunan infrastruktur memang penting dan dibutuhkan masyarakat. Namun, sebagian dana desa juga perlu digunakan untuk kegiatan lainnya. Antara lain rehab RTLH dan penanggulangan stunting yang juga penting dilakukan,” jelas Sumarsono saat membuka sosialisasi dana desa APBN 2019 di pendapa kabupaten, Selasa (19/3/2019).

Menurutnya, dari data Pemprov Jateng, jumlah RTLH di Grobogan dinilai masih sangat tinggi. Meski data itu agak diragukan, namun sejauh ini tetap dipakai sebagai acuan. Dalam data ini sudah tercantum nama pemilik RTLH yang tersebar di 19 kecamatan.

“Untuk menurunkan banyaknya RTLH, kami minta agar tiap desa bisa mengalokasikan dana desa untuk rehab RTLH minimal 5 unit. Dengan ada 273 desa, maka jumlah RTLH yang direhab keseluruhan bisa mencapai 1.000 unit. Dengan cara ini, angka RTLH bisa diturunkan dengan cepat,” tegasnya.

Menurut Sumarsono, dana desa juga perlu dialokasikan untuk program pencegahan dan penanggulangan anak kerdil atau stunting pada anak balita. Seperti untuk penyediaan air bersih, pemberian makanan tambahan bagi balita, peningkatan kesehatan ibu hamil dan lainnya.

Masih dikatakan Sumarsono, berdasarkan data dari Dinkes Grobogan, angka stunting pada tahun 2013 berkisar 54 persen dari jumlah anak balita. Angka stunting bisa menurun drastis menjadi 19 persen pada tahun 2018.

“Angka stunting memang berhasil kita tekan cukup signifikan. Nantinya, kita harus lebih optimalkan peran Posyandu untuk menangani kasus stunting,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Grobogan Sanyoto menyatakan, pada tahun anggaran 2019, besarnya dana desa yang diterima sebesar Rp 289,6 miliar lebih. Dana yang bersumber dari APBN ini akan disalurkan pada 273 desa yang ada di Grobogan. Meski demikian, nilai dana desa yang diterima tiap desa berbeda-beda.

Dari perhitungan yang dilakukan, besarnya dana desa paling sedikit nilainya sekitar Rp 816 juta. Sedangkan nominal dana desa tertinggi yang disalurkan sebesar Rp 1,7 miliar. Dana itu nantinya akan langsung dimasukkan ke rekening desa masing-masing.

Ia menegaskan, penggunaan dana desa tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur saja. Seperti, jalan desa dan jembatan.

Dari pihak Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sudah memberikan arahan supaya dana desa juga diprioritaskan untuk beberapa kegiatan lainnya. Antara lain, pembentukan Badan Usaha MilikDesa (BUMDES) atau Badan Usaha Milik Desa

Bersama (BUMDes Bersama), pembangunan embung untuk peningkatan produksi pertanian, pengembangan produk unggulan desa/kawasan perdesaan dan sarana olahraga desa.

“Pada prinsipnya, dana desa ini bisa dipakai untuk membiayai banyak kegiatan. Saya menekankan pada para kepala desa agar menjalin koordinasi dengan komponen masyarakat dalam penggunaan dana desa supaya tepat sasaran. Kebutuhan apa yang sangat dibutuhkan masyarakat maka hal itulah yang harus diprioritaskan,” katanya.