Sejumlah Kepala Desa (Kades) yang wilayahnya berhasil lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) paling cepat pada tahun 2018 lalu mendapat hadiah . Wujud hadiahnya berupa sepeda motor yang diberikan untuk dua kades dan dua camat. Masing-masing, Kades Dimoro, Kecamatan Toroh dan Kades Jetis, Kecamatan Karangrayung, serta Camat Godong dan Camat Kedungjati.

Penyerahan hadiah dilakukan Sekda Grobogan Moh Sumarsono dalam rakor PBB-P2 dan penyerahan daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) tahun 2019

serta peluncuran pembayaran PBB online yang dilangsungkan di Hotel Grand Master Purwodadi, Selasa (10/4/2019). Selain itu, ada sejumlah hadiah lainnya yang diberikan pada camat dan kades. Yakni, berupa kulkas, AC, televisi, printer dan almari tempat arsip.

“Kepada para camat dan kades yang wilayahnya paling awal lunas PBB tahun 2018 lalu, saya ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya selama ini. Dan, saya merasa senang bisa berkesempatan menyerahkan hadiah bagi camat dan kades yang berprestasi. Semoga hadiah ini makin memicu semangat untuk bekerja lebih baik lagi,” kata Sumarsono.

Menurut Sumarsono, prosentase realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Grobogan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, capaiannya dinilai sudah cukup tinggi. Pada tahun 2013, realisasi penarikan tercapai 97,94 persen, tahun 2014 (97,17 persen), tahun 2015 (98,10 persen), tahun 2016 (98,09 persen), tahun 2017 (97,64 persen) dan tahun 2018 sebesar 95,55 persen.

“Selama ini, capaiannya sudah cukup bagus. Untuk tahun 2019 ini, kita harapkan bisa sampai 100 persen,” tegasnya.

Ia menambahkan, PBB-P2 merupakan pajak yang punya potensi besar di Grobogan. Pada tahun 2013 potensinya mencapai Rp 19,7 miliar lebih. Kemudian, pada tahun tahun 2018 potensinya berkisar Rp 25 miliar lebih. Sedangkan tahun 2019 ini, potensinya berkisar Rp 30 miliar.

“Dari potensi ini, saya menganggap penting dan strategis terhadap segala upaya yang dilakukan dalam rangka penanganan PBBP2 tersebut. Saya berharap agar potensi ini bisa direalisasikan semaksimal mungkin menjadi penerimaan riil dan selanjutnya bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan pelaksanaan pembangunan,” jelasnya.