Tidak semua PNS bisa diangkat jadi pejabat fungsional pada instansi kerjanya. Mereka yang bisa menduduki jabatan ini harus memiliki kompetensi dan keahlian khusus sesuai ketentuan. Hal itu disampaikan Bupati Grobogan Sri Sumarni saat melantik dan mengambil sumpah 473 pejabat fungsional di pendapa kabupaten, Kamis (11/4/2019).

Menurut bupati, sejak terbitnya PP No 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, banyak aturan baru yang diberlakukan.

Salah satunya adalah pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat fungsional yang sebelumnya hanya diterapkan pada pejabat struktural.

“Oleh sebab itu, keberadaan pejabat fungsional merupakan sebuah peluang bagi pengembangan karir PNS. Namun, untuk bisa memegang jabatan ini seorang PNS harus punya kompetensi dan kemampuan yang bersifat khusus. Dalam hal ini harus dibuktikan dengan sertifikat kompetensi,” jelasnya.

Ia menyatakan, keberadaan pejabat fungsional memiliki peran penting dan strategis, terutama sebagai ujung tombak pelaksana teknis sebuah OPD yang bertanggungjawab langsung kepada pimpinan, sekaligus mempengaruhi tingkat produktivitas dari sebuah program kerja yang dijalankan. Oleh karenanya. keberadaan pejabat fungsional menjadi sebuah peluang bagi pengembangan karier seorang PNS yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang bersifat khusus.

Jabatan fungsional dengan pejabat yang memiliki pengetahuan, keilmuan dan keahlian atau ketrampilan teknis yang terspesialisasi dapat menjadi tumpuan untuk mewujudkan profesionalisme ASN serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah.

“Maka dari itu, saya berharap kepada seluruh pejabat fungsional guru, pamong belajar, penilik, auditor, penyuluh pertanian, penguji kendaraan bermotor, fungsional kesehatan    dan lainnya agar lebih meningkatkan kompetensi dan profesionalitasnya demi peningkatan pelayanan dan pembangunan di Kabupaten Grobogan,” tegasnya.