Bupati Grobogan Sri Sumarni meminta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) bisa meningkatkan kinerja dan mengawasi penyaluran bantuan supaya tepat sasaran. Hal itu disampaikan bupati saat membuka rakor peningkatan SDM operator dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di pendapa kabupaten, Selasa (16/7/2019).

“Selama ini, saya sering dapat masukan kalau bantuannya ada yang diberikan pada orang mampu. Oleh sebab itu, saya minta pendamping supaya memastikan agar bantuan itu memang benar-benar tepat sasaran. Yakni, diberikan untuk keluarga kurang mampu,” tegasnya.

Menurutnya, berdasarkan data dari dinas sosial, sumber daya manusia PKH di Kabupaten Grobogan sebanyak 230 ribu orang yang tersebar di 19 kecamatan. Mulai tahun 2014, Kabupaten Grobogan ditetapkan sebagai salah satu lokasi PKH.

Jumlah KPM PKH semakin bertambah dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2014 sebanyak 24.468 keluarga penerima manfaat (KPM), dan tahun 2018-2019 (tahap ll), jumlah penerimanya naik jadi 59.318 KPM.

Melalui Keputusan Menter iSosial RI nomor: 584/LJS.JSK.TU/04/2017 perihal Penyaluran Bantuan PKH Non Tunai, mulai tahun 2017 ada perubahan kebijakan. Yaitu, perubahan mekanisme pembayaran dari tunai (PT. Pos Indonesia) ke non tunai untuk di Kabupaten Grobogan melalui Bank BRI. Kemudian, indek bantuan yang semula bervariasi menjadi disamakan (flat) dengan nilai bantuan sebesar Rp 1.890.000

per tahun/keluarga. Sedangkan keluarga yang ada komponen lanjut usia maupun disabilitas diberi bantuan Rp. 2.000.000 per tahun yang disalurkan 4 kali dalam setahun.

Bupati menambahkan, penanganan kemiskinan sebagai salah satu skala prioritas Pemkab Grobogan. Berbagai upaya sudah dsiapkan Pemkab Grobogan dalam rangka penanggulangan kemiskinan ini.