Pemkab Grobogan melalui Bagian Perekonomian melangsungkan sosialisasi penyampaian ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai yang diselenggarakan di gedung Riptaloka, Rabu (7/8/2019). Sosialisasi dibuka Asisten II Ahmadi Widodo. Acara sosialisasi menghadirkan dua pejabat dari Kantor Bea Cukai Semarang selaku narasumber. Yakni, Kasi Pelayanan Agus Sutomo dan Kasi Pengawasan Anang Arif.

Satu narasumber lainnya adalah Kasubag Perindag dan UKM Biro Perekonomian Provinsi Jateng Wahyu JS yang menyampaikan masalah ketentuan penggunaan DBHCT dan konsekuensi pelaksanaannya. Sosialisasi dihadiri perwakilan dari sejumlah dinas terkait, kapolsek, camat, kasi trantib dan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Grobogan.

Ahmadi Widodo menyatakan, sebagai salah satu daerah yang mengandalkan pendapatan asli daerahnya dari sektor pertanian dan perkebunan, tembakau menjadi salah satu produk perkebunan terbesar kedua setelah tanaman kelapa dan telah menjadi sandaran hidup sebagian masyarakat di Kabupaten Grobogan. Dengan luas tanam mencapai kurang lebih 2.000 hektar dan tersebar di lebih dari 11 kecamatan, tanaman tembakau mempunyai implikasi yang sangat besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat yang bergerak di sektor pertanian dan perkebunan.

“Luasnya area perkebunan tembakau ini juga berimbas pada meningkatnya industri tembakau dan turunannya, yang membuat Kabupaten Grobogan menjadi salah satu penyumbang pajak yang cukup besar di sektor cukai tembakau di Provinsi Jawa Tengah,” tegasnya.

Implikasi dari hasil cukai tembakau yang diterima oleh pemerintah pusat dari industri tembakau inilah yang sebagian akan dikembalikan kepada daerah penghasil tembakau dan cukai tembakau untuk dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani tembakau. Dalam rangka mengatur dana yang akan dikembalikan ke daerah tersebut, maka melalui Undang-undang Nomor 39 tahun 2007, daerah penghasil tembakau mendapatkan dana bagi hasil cukai tembakau sebesar 2 persen dari semua penerimaan pajak yang didapatkan oleh sektor ini.

Kabag Perekonomian Setda Grobogan Pradana Setyawan mengatatakan, pihaknya berharap dengan sosialisasi itu para pimpinan OPD terkait dan petani tembakau mengetahui dengan jelas terkait peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
“Seperti kita ketahui, dana cukai yang kita dapatkan tiap tahun nilainya cukup besar. Dengan sosialisasi ini, maka akan diketahui apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan terkait penggunaan dana cukai,” katanya.

Sementara itu, Kasi Pengawasan Kantor Bea Cukai Semarang Anang Arif mengungkapkan, pemberantasan rokok ilegal menjadi komitmen Bea Cukai dalam mengamankan kebijakan cukai secara optimal untuk mencegah tergerusnya penerimaan negara di sektor tersebut. Menurut Anang, Bea Cukai dan Pemda memiliki tanggung jawab saling mendukung dalam hal optimalisasi penerimaan keuangan negara di bidang cukai maupun konsekuensi dari hal tersebut. Bea Cukai Semarang siap bekerjasama dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) dan pajak rokok yang bisa disinergikan dan sifatnya sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat luas.

“Terjalinnya sinergi dengan pihak Pemda dalam pemberantasan rokok ilegal baik terhadap produksi maupun peredarannya menjadi opsi penting dalam mengoptimalkan penerimaaan cukai. Dengan adanya acara ini diharapkan dapat menjadi pintu gerbang dalam membangun komunikasi dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif ke depannya,” jelasnya.