Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Badan Publik berkewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik. Demikian disampaikan Sekda Grobogan Moh Sumarsono saat membuka Bintek Pengelolaan Media Sosial sebagai salah satu aset digital yang dilangsungkan di gedung Riptaloka, Selasa (17/9/2019).

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Diskominfo Grobogan Wiku Handoyo. Acara bintek tersebut menghadirkan narasumber Kepala Seksi Hubungan Media Komunikasi Publik, Bidang Informasi Komunikasi Publik Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Enrico Adrian Ramandha.

Selanjutnya dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, Presiden menginstruksikan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah kepada publik melalui berbagai saluran komunikasi secara tepat, cepat, obyektif, berkualitas baik berwawasan nasional, dan mudah dimengerti.

Menurut Sumarsono, menyikapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini utamanya dalam penggunaan media sosial maka tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai dampak yang luar biasa terhadap kecepatan penyampaian informasi. Sebab, media ini sangat murah hanya membutuhkan akses internet, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dapat dilakukan sendiri oleh pegawai yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Maka saya menghimbau setiap OPD untuk memiliki akun dan mengelola media sosial yang digunakan sebagai sarana dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara tepat, akurat dan cepat. Disamping itu, media sosial dapat menjadi salah satu aset digital yang penting dalam membentuk citra positif pemerintahan,” jelasnya.

Untuk itu, Sumarsono meminta pada acara bintek tersebut, seluruh peserta bisa mengikuti dengan sungguh-sungguh dan dapat mengimplementasikan materi yang diterima dalam pelaksanaan tugas.