Bupati Grobogan Sri Sumarni meminta para kepala OPD agar tidak terlambat dalam menyetorkan data yang akan digunakan untuk bahan pembuaan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) akhir tahun anggaran 2019.

Permintaan itu disampaikan bupati saat membuka rakor penyusunan LKPJ dan LPPD serta penyampaian hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan di gedung Riptaloka, Selasa (14/1/2020).

“Dalam penyusunan LKPJ maupun LPPD ini perlu dukungan penuh dari semua OPD yang ada. Sebab, materi LKPJ maupun LPPD sangat tergantung dari data-data yang disampaikan oleh OPD. Jangan sampai menyampaikan data yang kurang lengkap. Soalnya, kalau datanya tidak valid maka LKPJ dan LPPD yang disusun tidak akan sesuai dengan yang diharapkan,” tegasnya.

Selain bupati, hadir pula SeSda Grobogan Moh Sumarsono, semua kepala SKPD hingga camat. Hadir pula Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Pemprov Jateng Muh Masrofi dan Kabag Otonomi Daerah Harso Susilo.

Berdasarkan aturan, lanjut bupati, penyusunan LKPJ dan LPPD itu harus disampaikan

paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Adapun hakekat dari laporan itu adalah sebagai progress report atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun.

Disamping itu, LKPJ dan LPPD juga menjadi sarana untuk mengimplementasikan azas transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta berfungsi sebagai sarana pengawasan bagi DPRD terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah.