Badan Pusat Statistik (BPS) Grobogan mencanangkan pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas Korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), Rabu (17/6/2020). Pencanangan yang dilangsungkan di gedung Riptaloka, Setda Grobogan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat melalui pelayanan yang profesional.

Acara pencanangan zona integritas juga dihadiri Sekretaris Daerah Grobogan Moh Sumarsono bersama jajaran Forkopimda. Hadir pula menyaksikan acara itu, Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida dan sejumlah pihak terkait lainnya.

Kepala BPS Grobogan Syafi’i Nur mengungkapkan, integritas adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian/lembaga pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat atau komitmen mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) serta wilayah biroksi bersih dan melayani (WBBM). Pencanangan pembangunan zona


integritas ini merupakan langkah awal dalam rangka implementasi dan komitmen yang kuat untuk muwujudkan Wilayah Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

“Ada tiga sasaran yang ingin dicapai dalam zona integritas ini. Pertama, terwujudnya kapasitas, akuntabilitas organisasi. Kedua, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebes dari korupsi, kolusi dan nepotisme, KKN. Ketiga, terwujudnya peningkatan pelayanan publik,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Grobogan Moh Sumarsono mengatakan, zona integritas, WBK dan WBBM bukanlah hal baru tetapi adalah hal lama yang harus diingatkan kembali sebagai aparatur negara serta sebagai pelayan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat periu dilakukan pembahan-pembahan yang mendasar yang merubah pola pikir (mindset) yang merubah kebiasan individu atau pegawai di dalam instansi tersebut untuk mencegah korupsi dan memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat.

Menurutnya, pencanangan zona integritas ini dilaksanakan terbuka dan dipublikasikan luas. Tujuannya, agar semua pihak terkait serta unsur masyarakat dapat memantau, mengawasi, dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.