SOSIALISASI SLKPelaku usaha dalam bidang pengelolaan hasil hutan kayu atau mebelair diharuskan memiliki sertifikasi legalitas kayu (SLK). Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditetapkan tahun 2014 lalu.

Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Grobogan Icek Baskoro saat menggelar sosialisasi percepatan SLK bagi pelaku usaha mebel yang dilangsungkan di Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Purwodadi, Jumat (27/3).

Dalam kegiatan ini, ada 200 pengusaha yang kita undang. Untuk penyampaian materi dilakukan oleh tim dari Multistakeholder Forestry Programme (MFP) yang menjadi pendamping percepatan SLK.

Menurut Wabup, terkait dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah akan memasilitasi percepatan mendapatkan SLK bagi pengusaha secara berkelompok. Dimana, biaya SLK untuk kelompok-kelompok itu akan ditanggung oleh pemerintah. Oleh sebab itu, dia berharap agar semua kelompok pengusaha yang akan dibentuk bisa secepatnya mendapatkan SLK.

Dengan adanya SLK maka akan menjadi jaminan resmi bagi pengusaha atau kelompok bahwa kayu yang digunakan itu aman dan legal. Adanya label SLK itu nantinya akan menjadi salah satu syarat produk mebel itu bisa diekspor ke luar negeri.

“Jadi nantinya kalau tidak punya SLK maka pengusaha ini akan kesulitan untuk memasarkan produknya terutama ke luar negeri. Oleh sebab itu, fungsi SLK ini sangat penting sekali buat pengusaha tersebut,” imbuh wabup didampingi Plt Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Grobogan Isti Harini. DNA