FGD Polres 1Jajaran Polres Grobogan menaruh perhatian cukup serius dengan masalah sosial yang muncul di wilayahnya. Sebagai upaya penanganan, pihak Polres Grobogan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah-masalah sosial yang dilangsungkan di Rumah Kedelai Grobogan, Selasa (16/1/2018).

Rakor dipimpin Kabag Sumda Kompol Budi Yuwono. Hadir pula, Asisten II Pemkab Grobogan Ahmadi Widodo, Kepala Satpol PP Bambang Panji, psikiater RSUD Purwodadi Sutarno dan Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Sudarsi. Rakor juga dihadiri jajaran muspika se-kabupaten Grobogan.

Read more: Polres Grobogan Gelar FGD Menyikapi Maraknya Masalah Sosial

rapatdewan 1Pembahasan dua raperda yang sebelumnya diajukan Pemkab Grobogan berjalan mulus. Indikasinya, dua raperda tentang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman serta raperda tentang pengelolaan barang milik daerah mendapat persetujuan dari anggota dewan. Persetujuan raperda untuk ditetapkan jadi perda dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Grobogan, Senin (15/1/2018).

Bupati Grobogan Sri Sumarni menyatakan, raperda tentang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman itu diperlukan seiring perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, faktor pertumbuhan penduduk, tutuntan dan kebutuhan lahan perumahan serta pemukiman yang makin meningkat memerlukan sebuah aturan tersendiri.

Read more: Anggota Dewan Setujuji Dua Raperda yang Diajukan Pemkab Grobogan

kapoldajat 1

Proyek pembangunan barak untuk anggota pengendalian massa (Dalmas) Polres Grobogan resmi dimulai, Kamis (11/1/2018).

Pembangunan barak ditandai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono. Terlihat pula dalam kesempatan itu, Bupati Grobogan Sri Sumarni, Kapolres Grobogan AKBP Satria Rizkiano dan perwakilan FKPD.

Read more: Kapolda Jateng Melakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Barak Dalmas Polres Grobogan

pelintasan aman 1Upaya penutupan perlintasan sebidang di Grobogan yang dilewati jalur kereta api masih bisa dihindari. Caranya, pihak desa yang wilayahnya terdapat perlintasan sebidang harus mengalokasikan anggaran pengamanan melalui APBDes.

“Mulai tahun 2018, sudah ada peraturan bupati yang terkait pengelolaan perlintasan sebidang. Untuk pengamanan perlintasan tanpa palang itu bisa dianggarkan lewat APBDes,” kata Sekda Grobogan Moh Sumarsono, usai memimpin rakor tindak lanjut penataan perlintasan sebidang kereta api di gedung Riptaloka, Jumat (12/1/2018).

Read more: Desa Diminta Anggarkan Pengamanan Perlintasan Sebidang Lewat APBDes Grobogan

Go to top