1. Kebijakan dan Kegiatan

a. Kebijakan Umum

Mengingat posisi strategis, peran, fungsi, permasalahan dan potensi yang dimiliki, maka pilihan kerjasama antar daerah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Grobogan adalah menjalin kerja sama strategis dengan daerah/kabupaten/kota lain sekitar dalam provinsi dan  dengan pemerintah daerah/kabupaten/kota lain di luar provinsi Jawa Tengah. 

Kerjasama antar daerah dalam provinsi dilakukan dengan kabupaten tetangga yang dilaksanakan atas dasar keterikatan wilayah dalam banyak aspek untuk menciptakan hubungan harmonis dan sinergitas pembangunan antar daerah, kerjasama ini dijalin melalui forum kedungsepur.

Kerjasama antar daerah diluar  provinsi diarahkan untuk mengatasi pengangguran, mempercepat meningkatkan pertumbuhan antar wilayah dan mendukung pembangunan nasional melalui penyelanggaraan transmigrasi sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi.

b. Kegiatan

Kegiatan kerjasama antar daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Tahun 2015 adalah :

  • Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah, berupa kerjasama antar daerah regional 6 (enam) wilayah yang terdiri dari Kabupaten Kendal, Grobogan, Demak, Semarang, Kota Semarang dan Kota Salatiga melalui Forum Kedungsepur.
  • Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan Mediasi Kerjasama Bidang Ketransmigrasian dengan Pemerintah Daerah Penerima.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

a. Forum Kerjasama Regional Kedungsepur, dengan realisasi kegiatan sebagai berikut:

  • Disepakatinya prioritas program kerjasama regional Kedungsepur, yang meliputi Air Bersih, Sistem Transportasi, Pariwisata, Infrastruktur dan Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
  • Ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas yang membidangi kebudayaan dan pariwisata se wilayah Kedungsepur tentang Promosi, Pemasaran Pariwisata dan Kebudayaan se Wilayah Kedungsepur, pada tanggal 19 Maret 2015.

b. Kerja sama pada Urusan Ketransmigrasian, meliputi :

  • Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat, tentang penyelenggaraan transmigrasi umum di lokasi Desa Satai Lestari, UPT Satai Lestari 3 Kecamatan Pulau Maya.
  • Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, tentang penyelenggaraan transmigrasi umum di lokasi Desa Keliling Semulung UPT Keliling Semulung SP. 1 Kecamatan Kirin Nangka.
  • Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, tentang penyelenggaraan transmigrasi umum di lokasi Desa Ayumolingo UPT. Ayumolingo Kec. Putubala.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

  • Dalam pelaksanaan kerjasama Kedungsepur, sulit memadukan program/kegiatan antar anggota Kedungsepur karena prioritas masing-masing daerah yang tidak sama.
  • Kurangnya minat masyarakat yang bersedia mengikuti program transmigrasi dikarenaka adanya informasi permasalahan di lokasi penempatan transmigrasi.

b. Solusi

  • Perlu dilakukan secara intensif tentang penyusunan prioritas kawasan/regional dalam pelaksanaan kerjasama Kedungsepur.
  • Perlunya pembenahan – pembenahan baik dari manajerial dan kebijakan dalam pengaturan transmigrasi.
Go to top