1.    Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2005 tentang Penanganan Bencana di Daerah, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2007 tentang Penyelengggaraan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemerintah, Keputusan Bupati Grobogan Nomor 260/261/2007 tanggal 9 Januari 2007, tentang Susunan Anggota Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (PBP), dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 122 Tahun 2008 tentang bantuan bencana alam, maka di Kabupaten Grobogan dibentuk Badan Penanggulangan Becana Daerah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan dan penanganan bencana di Kabupaten Grobogan dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap atau lebih dikenal dengan nama Siklus Bencana, yaitu:

a. PRA BENCANA

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana meliputi situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi terjadi bencana. Penyelenggaraan bencana pada situasi tidak terjadi bencana meliputi :

      • Peringatan penanggulangan bencana;
      • Pengurangan resiko bencana;
      • Pencegahan;
      • Pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
      • Persyaratan analisis resiko bencana;
      • Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
      • Pendidikan dan pelatihan;
      • Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Penyelenggaraan bencana pada situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi :

      • Kesiapsiagaan;
      • Peringatan dini;
      • Mitigasi bencana.

b. SAAT BENCANA/TAHAP TANGGAP DARURAT

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat meliputi :

      • Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
      • Penetapan status keadaan darurat bencana;
      • Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
      • Pemenuhan kebutuhan dasar;
      • Perlindungan terhadap kelompok rentan.

c. PASCA BENCANA

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi :

      • Rehabilitasi;
      • Rekonstruksi

Jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Grobogan antara lain bencana banjir, angin puting beliung, tanah longsor, kekeringan dan kebakaran.

2.    Status Bencana

Status bencana yang terjadi pada Tahun 2014 bersifat lokal.

3.    Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana, Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Tahun 2014 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1.174.500.000,-; untuk program peningkatan kesiapsigaan dan pencegahan bahaya kebakaran yang digunakan untuk peningkatan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana serta operasional penanganan kebakaran. Serta untuk program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam dialokasikan anggaran Rp. 1.269.355.000,-.yang digunakan untuk Operasional TRC, Pelatihan SAR dan Operasional SAR, Rakor Penanggulangan Bencana, Pelatihan manajemen PBA (Gladi manajemen PBA), Piket Posko SAR, Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat (PRBBM), Bantuan Air Bersih dan Pengadaan Logistik, Pengadaan Bahan Banjiran dan Pengadaan Box Plastik untuk Penyimpanan Logistik Pangan. Sedang untuk Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi dialokasikan anggaran Rp. 300.000.000,- digunakan untuk kegiatan penunjangan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 2013 dan untuk Program Perbaikan dengan Rehabilitasi dialokasikan anggaran Rp. 807.380.000, - digunakan untuk Kegiatan perbaikan dengan rehabilitasi tahun 2014.

Guna mengantisipasi terjadinya bencana, maka beberapa langkah yang telah ditempuh antara lain:

    1. Sosialisasi penanggulangan bencana;
    2. Mengoptimalkan peran satgas penanggulangan bencana alam;
    3. Pembangunan talud-talud penahan tanah di wilayah bahaya tanah longsor;
    4. Normalisasi saluran dan perbaikan tanggul-tanggul penahan banjir;
    5. Pembuatan sumur tandon air untuk darurat kebakaran;
    6. Rehabilitasi hutan dan penghijauan lingkungan;
    7. Meningkatkan koordinasi antar instansi, melalui penyelenggaraan Rakor di setiap perubahan musim dan upaya tindakan menyatu dalam antisipasi kemungkinan bencana yang timbul;
    8. Pelatihan penanggulangan bencana alam;
    9. Peningkatan kemampuan masyarakat wilayah rawan bencana melalui simulasi/gladi;
    10. Peningkatan kesiapsiagaan mulai dari kelompok masyarakat sampai pada kelembagaan / organisasi penanganan bencana.

4.    Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan.

5.    Kelembagaan Yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana

    1. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (PBP), dengan dasar pembentukan Keputusan Bupati Grobogan Nomor 260/261/2007 tanggal 9 Januari 2007, tentang Susunan Anggota Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (PBP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan bencana alam, maka di Kabupaten Grobogan dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2012.
    2. TAGANA (Anggota Siaga Bencana); dan
    3. SAR

6.    Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

Sesuai kondisi dan tekstur tanah yang ada, maka potensi bencana yang mungkin terjadi adalah banjir, tanah longsor, angin topan dan kekeringan. Adapun potensi daerah rawan bencana di Kabupaten Grobogan meliputi :

    • Daerah rawan banjir : 96 desa/kel di 13 kecamatan;
    • Daerah rawan tanah longsor : 18 desa di 8 kecamatan;
    • Daerah rawan kekeringan : 81 desa di 10 kecamatan;
    • Daerah rawan angin topan : 19 kecamatan (semua wilayah berpotensi)                          
Go to top