1. Gangguan yang terjadi (konflik berbasis sara, anarkis, separatisme atau lainnya)

Pada tahun 2014 di Kabupaten Grobogan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dapat terjaga dengan kondusif, tidak terjadi konflik berbasis SARA, anarkis, separatisme maupun lainnya, ini semua berkat kerjasama lintas sektoral yang mantap antar aparat keamanan, serta dukungan dari berbagai unsur masyarakat.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sejak tahun 2005 Pemerintah Kabupaten Grobogan telah membentuk SKPD yang secara khusus menangani penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, berdasarkan Perda Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2005.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah personil anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan dengan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan sebagai berikut:

Anggota Satpol PP Menurut Pendidikan, Pangkat dan Golongan

No. Uraian Jumlah Pegawai
1.

Pendidikan

SD

SLTP

SLTA

Sarjana Muda/D III

S-1

S-2

3

69

3

15

2

Jumlah 88

2.

Pangkat/Golongan

Golongan I

Golongan II

Golongan III

Golongan IV

Non PNS

-

33

9

2

44

Jumlah 88
3.

Jabatan

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Eselon V

Staf

Staf Non PNS

-

1

4

-

39

44

Jumlah 88
4. Fungsional -
Jumlah -

Sumber: Kantor Satpol PP Kab. Grobogan Th. 2014

Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten sebanyak 88 personil, jumlah anggota Satpol PP Kecamatan sebanyak 96 personil, dan jumlah anggota Satpol PP Kelurahan sebanyak 7 personil, namun dalam pelaksanaanya anggota Satpol PP Kecamatan dan Kelurahan membantu tugas-tugas Satpol PP di lapangan tetapi dalam hal kepegawaian dan penilaian kinerja berada di Kecamatan maupun Kelurahan masing-masing, karena Kecamatan dan Kelurahan merupakan SKPD yang terpisah dari Satpol PP Kab. Grobogan.

4. Penanggulangan dan Kendala

Selama ini kendala yang dihadapi adalah kondisi jumlah personil, kualitas SDM dan kelengkapan sarana/prasarana yang belum sebanding dengan luasnya cakupan wilayah dan tantangan yang dihadapi. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Grobogan tetap berupaya untuk mengoptimalkan kekuatan personil yang ada.

5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

Dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah, Pemerintah Kabupaten Grobogan senantiasa dibantu / melibatkan aparat keamanan baik TNI maupun POLRI serta masyarakat itu sendiri.

6. Sumber dan Jumlah Anggaran

Untuk kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi menciptakan Ketentraman dan Ketertiban umum pada Tahun Anggaran 2014 telah dialokasikan anggaran dari APBD sebesar Rp. 1.286.234.000,- terealisasi sebesar Rp.1.127.368.668,- atau 87,65%, dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Realisasi Anggaran Ketenteraman dan Ketertiban Tahun 2014

No Kegiatan

Anggaran

(Rp.)

Realisasi

(Rp.)

       %
1. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah 400.528.000 315.550.168 78,78
2. Pengamanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 310.700.000 247.775.700 79,75
3. Piket Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan 277.609.000 275.267.450 99,16
4 Piket Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas Pejabat VIP Kabupaten 217.397.000 214.475.350 98,66
5. Pengamanan Pemilihan Umum Legislatif 2014 40.000.000 39.800.000 99,50
6. Pengamanan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 40.000.000 34.500.000 86,25
  Jumlah 1.286.234.000 1.127.368.668 87,65

Sumber : Satpol PP Kab. Grobogan Tahun 2014