Setiap anggaran yang dikelola pemerintah pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Karena itu, pembahasan pertanggungjawaban APBD menjadi ruang untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara akuntabel.
Sekda Anang Armunanto bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan kepala perangkat daerah mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Grobogan di Gedung Paripurna DPRD, Kamis (2/7/2026), dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025.
Pembahasan di Badan Anggaran merupakan tahapan lanjutan setelah sebelumnya DPRD menyampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi dan Bupati memberikan jawaban atas berbagai masukan tersebut.
Proses ini menjadi bagian dari mekanisme pembahasan sebelum Raperda memasuki tahapan berikutnya.
Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2025 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk ke-11 kali berturut-turut.
Pemerintah Kabupaten Grobogan juga terus menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai rencana aksi yang telah disepakati bersama tim pemeriksa.
Selain itu, rapat turut mencermati realisasi pendapatan, belanja daerah, serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan APBD sekaligus bahan penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya.
Melalui pembahasan bersama DPRD, Pemerintah Kabupaten Grobogan berharap setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sehingga setiap anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
